Legislator Harap Kemenkop Segera Motori Pendataan Tunggal UMKM
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto : Azka/Man
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap ke depannya pendataan tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa dimotori Kementerian Koperasi dan UKM. Andre mengingatkan, persoalan data menjadi salah satu persoalan bangsa yang mendesak harus segera diselesaikan. Untuk itu, Andre menyatakan pembagian bantuan UMKM bisa jadi momentum yang tepat untuk melakukan pendataan ulang.
Sehingga, pemerintah mempunyai big data tentang UMKM. Hal tersebut dipaparkan Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Senada, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mengusulkan pembentukan pusat data terpadu UMKM di Indonesia dinilai harus segera dilakukan di tengah pandemi Covid-19
“Kita tahu persoalan data memang salah satu persoalan bangsa kita, banyak data itu yang ada di beragam institusi. Tentu ke depan, harapannya Kementerian Koperasi dan UKM-lah yang menjadi motor pendataan UMKM. Saya rasa, pembagian bantuan UMKM bisa jadi momentum yang pas untuk melakukan pendataan ulang, sehingga pemerintah punya big data tentang UMKM,” ujar Andre.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Ediyanto mengungkapkan proses pembentukan pusat data terpadu UMKM telah dimulai. Basis data UMKM ini rencananya terbentuk maksimal 2 tahun ke depan, sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembentukan basis data ini, Kemenkop dan UKM berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Salah satunya, Kemenkop UKM telah menandatangani MoU dengan BKPM untuk pertukaran data dan informasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kemudian, kerja sama dengan Kementerian BUMN sedang penjajakan terkait dengan data, khususnya dalam skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kementerian BUMN sudah punya dashboard (mengenai UMKM) dengan BUMN-BUMN dan memperluas dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutupnya. (pun/sf)
