Masyarakat Tak Perlu Turun ke jalan dalam Merespon Sikap Presiden Prancis

02-11-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto : Oji/Man)

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendukung rencana masyarakat untuk memboikot produk asal Prancis dalam merespon sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun, Ace mengimbau agar tidak menurunkan massa ke jalan untuk berdemonstrasi. Sebab Indonesia masih berusaha mengendalikan pandemi virus Corona dan dikhawatirkan kegiatan tersebut akan meningkatkan jumlah kasus baru.

 

"Seruan aksi boikot kita serahkan pada masyarakat sendiri, tetapi soal aksi turun ke jalan sebaiknya tidak perlu, karena saat ini sedang masa pandemi Covid-19. Kita khawatirkan menimbulkan kerumunan dan menjadi klaster penularan jauh lebih banyak," kata Ace dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, Senin (2/11/2020).

 

Lebih lanjut Ace menyatakan sikap Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat dan sudah mewakili perasaan masyarakat muslim di Indonesia dengan mengecam keras pernyataan Presiden Prancis. Sudah selayaknya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Presiden Jokowi menyuarakan sikap kemarahan umat islam.

 

"Sikap Presiden RI dan Pemerintah Indonesia yang mengecam keras tindakan Presiden Prancis tersebut sudah tepat dan patut kita dukung, setidaknya sikap tersebut merupakan langkah protes atas pernyataan yang tidak sensitif kepada agama Islam," papar Ace.

 

Diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi perbincangan di negara muslim terkait pernyataannya yang menghina Islam. Dalam pidatonya pada awal Oktober lalu, ia mengatakan Islam di seluruh dunia sedang mengalami krisis terkait radikalisme. 

 

Ucapan tersebut dipicu setelah peristiwa pemenggalan kepala seorang guru sejarah, Samuel Paty, dalam perjalanan pulang usai mengajar oleh seorang remaja 18 tahun itu. Paty sebelumnya telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa yang diajarnya sebagai materi pelajaran Kebebasan Berekspresi. (tn/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...