Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan

27-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendesak Pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas atas ucapan anti islam yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia menilai upaya tersebut penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya protes dan kekacauan di dalam negeri maupun secara global, karena saat ini Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia.

 

"Saya khawatir sikap ofensif yang ditunjukkan oleh Presiden Prancis akan memicu bahaya di kemudian hari jika tidak segera diantisipasi. Artinya, sangat potensial isu ini menjadi tunggangan oleh segelintir kelompok radikal untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat, sehingga bisa menimbulkan banyak korban,” katanya dalam rilis yang diterima oleh Parlementaria, Selasa (27/10/2020).

 

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron agar segera meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam di seluruh dunia, sebelum segalanya menjadi jauh lebih buruk, dan dapat memastikan penghinaan tersebut tidak terulang di waktu mendatang.

 

"Sebelum semuanya menjadi buruk lebih baik segera meminta maaf, karena bukan kali ini saja Prancis melakukan tindakan agresif kepada umat islam maupun komunitas muslim, baik dalam skala, perorangan maupun negara. Maka sudah sepatutnya umat islam mengecam sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Macron," sebut legislator dapil Jawa Tengah I itu.

 

Seperti yang diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai agama dalam krisis dan mengumumkan rencana aturan yang lebih ketat untuk menangani yang disebut 'sepratisme' Islam di Prancis. Macron mengecam pembunuhan terhadap seorang guru di negara tersebut yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW di kelas. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...