Kelompok Tani Butuh Alat Pengolahan Kakao Menjadi Cokelat

19-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (kanan) saat mengunjungi pabrik pengelolaan kakao di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020). Foto : Eko/Man

 

Kakao merupakan bahan baku utama untuk pengolahan makanan dan minuman cokelat. Proses pengolahan kakao menjadi cokelat secara konvensional hanya sesuai untuk diterapkan pada skala industri dengan kapasitas besar dan proses yang berkelanjutan. Melihat persoalan ini Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengharapkan pemerintah memenuhi alat pengolahan seperti yang dibutuhkan para kelompok tani kakao. Menurutnya, Sumatera khususnya lampung sangat potensial untuk penanaman dan budidaya kakao.

 

"Begitu banyaknya produktivitas cokelat, tetapi mesin untuk pengolahannya tidak memenuhi kapasitas. Pemerintah diharap serius untuk menyiapkan instalasinya, supaya cokelat yang diproduksi petani bisa ditampung dan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan cokelat dalam negeri," papar Hermanto saat mengunjungi pabrik pengelolaan kakao di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020).

 

Beragamnya alat dengan konsumsi energi tinggi menyebabkan pengolahan kakao membutuhkan biaya investasi dan operasional yang cukup besar. Selain itu, dibutuhkan pula tenaga yang terampil untuk pengoperasian dan pemeliharaan alat. Hal ini tentunya menjadi keterbatasan bagi industri kecil dan para petani kakao di Indonesia untuk memproduksi cokelat sendiri karena harga mesin pengolah cokelat yang sulit dijangkau.

 

Sekitar 90-95 persen kakao di dunia diproduksi oleh petani kecil yang relatif berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, proses alternatif sangat dibutuhkan agar pembuatan cokelat dapat dilakukan pada skala kecil. Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin beranggapan, bahwa kakao bisa menjadi salah satu komoditas pertanian untuk ketahanan pangan nasional.

 

"Kakao merupakan objek yang bisa menopang ketahanan pangan nasional. Beberapa daerah yang memiliki iklim yang pas untuk menanam kakao bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Ini merupakan peluang, dan petani tidak usah sungkan-sungkan jika membutuhkan bibit dan bantuan dari pemerintah," ungkap Rudi sapaan akrabnya. (eko/es)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...