Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja ke Balai Benih Laut, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020). Foto : Eko/Man

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung kondisi fasilitas sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menekankan tentang pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurutnya isu yang berkembang di sektor perikanan saat ini adalah perlunya pemikiran dan aplikasi teknologi yakni pengelolaan perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"Tadi saya ingatkan tolong bantu jaga alam, tadi saya koordinasikan juga dengan komandan, perihal kami akan tanam mangrove baik dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun dari perhutanan. Itu sudah disiapkan, tinggal waktu pelaksanaanya saja. Untuk apa? Ya untuk menjaga lingkungan," papar Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja ke Balai Benih Laut, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020).

Dia menjelaskan, dalam penanaman mangrove akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan termasuk melibatkan unsur TNI. "Potensinya bagus, dan akan sangat berkembang jika ada kerja sama yang baik, maka tadi saya tawarkan apakah ada penambahan dana untuk peningkatan," ujar Sudin.

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari KKP yang secara langsung harus memberikan jawaban akan isu-isu yang berkembang di sektor perikanan. Selain perbenihan hingga budidaya yang berkelanjutan secara lingkungan, juga akan meningkatkan nilai produksi budidaya laut secara nasional.

Untuk itu Komisi IV DPR RI memandang sangat penting proses-proses dari tata cara atau pengelolaan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut yang ramah lingkungan, namun juga tetap meningkatkan sisi perekonomian masyarakat pembudidaya. Sehingga akan tumbuh geliat perekonomian di sektor kelautan dan perikanan, terutama perikanan budidaya secara umum.

Dalam kunjungan ini Komisi IV juga meninjau secara langsung proses perbenihan ikan laut yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada ataupun yang sudah dilakukan.

Dalam dialog antara Komisi IV dengan para pemangku kepentingan, dijabarkan bahwa, wilayah laut Indonesia yang dapat dikelola seluas 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Adapun Potensi lestari sumber daya ikan atau maximum sustainable yield (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton hingga 12 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,2 juta ton per tahun sampai 8,2 juta ton per tahun atau 80 persen dari MSY. (eko/es)