PLN Perlu Tinjau Ulang Skema 'Power Purchase Agreement'

16-10-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yefri Haniteru Sitorus di sela-sela pertemuan dengan sejumlah stakeholder BUMN di Seminyak, Bali, Kamis (16/10/2020). Foto : Fitri/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yefri Haniteru Sitorus menyatakan Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap sejumlah sektor di BUMN, tak terkecuali PT PLN (Persero). Ia menyebut penurunan volume penjualan merupakan dampak yang tak terhindarkan dari krisis akibat pandemi Covid-19 terlebih pemasukan besar PLN bersumber dari industri. Untuk itu PT PLN perlu melakukan efisiensi serta meninjau ulang Power Purchase Agreement (PPA).

 

Pernyataan itu diutarakan Deddy di sela-sela pertemuan dengan sejumlah stakeholder BUMN di Seminyak, Bali, Kamis (16/10/2020). Politisi PDI-Perjuangan ini juga menekankan agar PT PLN melakukan efisiensi internal untuk menyelesaikan permasalahannya.

 

"Efisiensi ini yang menjadi ganjalan terbesar dari PT PLN. Karena apa? Karena menurut saya banyak yang tidak efisien, termasuk dalam perjanjian PPA (Power Purchase Agreement), juga perjanjian jual beli energy," ucap Deddy.

 

Hal tersebut menurut Deddy membebani PT PLN karena skema PPA mayoritas adalah take or pay. "Padahal ketika demand turun ya, listrik yang dijual sedikit, mereka tetap bayar pada kuota tertentu. Itu kan banyak merugikan, jadi itu harus ditinjau ulang," tegasnya. Deddy meminta agar pemerintah mau melakukan pain sharing sehingga kerugian akibat krisis tidak hanya ditanggung PLN sendiri.

 

Selain itu, ia juga memberi catatan bahwa PLN harus segera mencari solusi atas kelebihan pasokan akibat banyaknya industri tutup selama pandemi seperti yang terjadi di Bali. Jika tidak segera diatasi akan terjadi pemborosan energi tentu saja akan merugikan PLN itu sendiri. (srw/es)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...