Legislator Soroti Proses Hukum Dua Napi Terlibat TPPU Narkoba

13-10-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, di Kantor Kanwil Kemenkumham Banjarmasin, Kalsel, Senin (12/10/2020). Foto : Eot/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus dua warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan, yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba). 

 

Terlebih, Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah menyita aset dua warga binaan tersebut sampai dengan Rp 5,2 miliar. Hal itu dipaparkan Aboe usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, di Kantor Kanwil Kemenkumham Banjarmasin, Kalsel, Senin (12/10/2020). 

 

“Kenapa hal ini bisa terjadi, bagaimana pengamanan dalam lapas. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.

 

Selain itu, Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini  mengungkapkan ke depannya juga akan terus melakukan monitoring proses penegakan hukum dalam pengungkapan 300 kilogram sabu oleh Polda Kalsel. Di samping itu, Aboe mengapresiasi prestasi jajaran Polda Kalsel dalam memberantas tindak pidana narkoba tersebut. 

 

"Berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik didiskusikan. Seperti, Komisi III mengapresiasi pengungkapan 300 kilogram sabu oleh Polda Kalsel sembari terus me-monitoring proses penegakan hukum berjalan dengan baik sesuai fungsi pengawasan Komisi III," pungkas Aboe. (opi/sf)

BERITA TERKAIT
Sampaikan Keterangan Terkait Permohonan Uji Materiil di MK, DPR Nilai UU KPK dan Tipikor Tetap Konstitusional
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai obstruction of justice atau perbuatan menghalangi proses hukum merupakan bagian penting...
Habiburokhman Yakin Calon Hakim MK Perkuat Peran Mahkamah Konstitusi
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai terpilihnya Inosensius Samsul sebagai Hakim Konstitusi merupakan langkah yang tepat....
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...