Kemerdekaan yang di deklarasikan secara unilateral oleh Kosovo pada 17 Februari 2008 hingga hari ini baru mendapatkan pengakuan dari 77 negara. Ironisnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia masih belum memberikan pengakuan kepada negara yang memiliki 90% penduduknya beragama Islam tersebut.

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, luar negeri, hukum dan keamanan, Priyo Budi Santoso menyayangkan sikap politik yang diambil oleh pemerintah tersebut. “Pada titik tertentu, DPR RI dapat memahami posisi pemerintah yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo karena alasan isu separatisme. Namun, harus dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Kosovo bukanlah suatu bentuk separatisme melainkan upaya meraih kemerdekaan. Kosovo secara budaya dan sejarah juga tidak pernah menjadi bagian dari Serbia.” ungkap Priyo.

Untuk itu, Priyo dalam waktu dekat akan menggalang dukungan DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Kosovo. Priyo juga berjanji akan segera berkomunikasi dengan Menlu Marty Natalegawa untuk membahas masalah ini. Hal ini disampaikan Priyo dalam pertemuannya dengan Dr. Rexhep Bajo, perwakilan Presiden Kosovo sekaligus mantan Mufti Besar Kosovo. Pertemuan ini difasilitasi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin di Gedung DPR RI, Rabu, 10 Agustus 2011.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional di Den Haag juga telah memberikan Advisory Opinion yang tidak mempermasalahkan kemerdekaan Kosovo. “Saya masih ingat bahwa pada medio 2010 lalu, Mahkamah Internasional di dalam Advisory Opinion No.141 berkesimpulan bahwa kemerdekaan Kosovo tidak melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Jadi, apa alasan Pemerintah kita untuk tidak memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo? Bukankah dukungan terhadap sebuah kemerdekaan telah secara jelas dijamin oleh Pembukaan UUD 1945?.” tegasnya.

Dalam mengaktualisasi dukungan DPR RI terhadap kemerdekaan Kosovo, Priyo menyambut baik rencana peningkatan hubungan antara DPR RI dengan Parlemen Kosovo di berbagai bidang. “Saya mendapat berita bahwa ada rencana dari beberapa Komisi dan alat kelengkapan untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan Parlemen Kosovo. Selain itu, sebagai Presiden organisasi parlemen negara-negara OKI (PUIC), DPR RI berencana mengundang Parlemen Kosovo sebagai peninjau di dalam Sidang PUIC tahun 2012 di Palembang. Ini adalah bukti kongkrit dukungan DPR RI atas kemerdekaan Kosovo.” kata Priyo. (parle) foto:iw/parle