Komisi VIII Dorong Pembukaan Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau

10-10-2020 / KOMISI VIII

[Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumut, Ketua MUI Provinsi Sumut, FKUB Provinsi Sumut Maratua dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumut, di Medan, Jumat (9/10/2020). Foto Pun/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong Pemerintah, secara khusus dalam hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk membuka kembali aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren (ponpes). Adapun, syaratnya ponpes wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta telah berada di zona hijau (zona aman dari pandemi Covid-19). 

 

Pemaparan tersebut disampaikan disampaikan Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumut Syahrul Wirda, Ketua MUI Provinsi Sumut Prof. Abdullah Syah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumut Maratua Simanjuntak dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumut, di Medan, Jumat (9/10/2020). 

 

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat-saat ini, hanya pesantren yang menjadi tumpuan untuk pendidikan. Mengingat, sekolah-sekolah lain melakukan pendidikan dengan sistem daring. Komisi VIII meminta agar pesantren di zona hijau tidak ditutup, sebab kalau ditutup akan terjadi lost generation," ujar Marwan. 

 

Maka, politisi Fraksi PKB tersebut meminta pemerintah untuk hadir semaksimal mungkin dalam rangka melindungi pesantren agar tidak terpapar Covid-19. Marwan mengusulkan, negara harus memberikan vitamin kepada santri dan pengelola pesantren agar imunitas santri dan pengelola pesantren menjadi kuat.

 

"Jika ponpes berada dalam peta zona hijau, tinggal pemerintah untuk memastikan supaya lingkungan pesantren tetap sehat. Selain adanya protokol kesehatan, pemerintah wajib hadir menganggarkan vitamin untuk membantu menguatkan stamina kepada tiap santri dan pengelola pesantren. Tambah vitaminnya, pemerintah hadirlah," pungkas legislator dapil Sumut II itu. (pun/sof)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...