Keprihatinan mengemuka ketika Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI mendapat laporan telah dikuasainya ribuan manuskrip Aceh oleh negara tetangga Malaysia dan Brunai Darussalam. Wakil Gubernur Provinsi Nangro Aceh DarussamalamM. Nazar menyampaikan hal ini dalam pertemuan di Kantor Gubernur NAD di Aceh, Selasa (26/7/2011).

“Manuskrip yang sudah pindah tangan ini sulit, apalagi dikuasai negara lain. Sebenarnya kita sudah mempunyai UU Cagar Budaya untuk memagari kekayaan budaya kita seperti manuskrip, situs, dan lain-lain. Tapi untuk mendapatkan kembali 5000 manuskrip yang dikuasai Malaysia dan ratusan di Brunai itu sulit, tetapi paling tidak langkah kita kedepan jangan sampai kejadian ini terulang,” kata Ketua Tim Kunker Komisi X di NAD, Utut Adianto.

Dalam penjelasannya Wakil Gubernur Aceh menyebut sejarah mencatat Negeri Serambi Mekah ini dahulu adalah kerajaan besar yang memperhatikan intelektualitas, termasuk karya dalam bentuk tulisan seperti kitab kuno tentang ilmu agama, medika, seni perang serta politik. “Kita kecolongan di bidang  kebudayaan, 5000 manuskrip Aceh hilang, baik dibeli atau dicuri oleh Malaysia. Mereka beli dengan harga mahal, pemerintah kurang memperhatikan hal ini. Bagi saya manuskrip lebih penting dari apapun, karena ini peradaban,” tandasnya.

M. Nazar menyebut  Malaysia saat ini sedang membangun pusat manuskrip terbesar di Asia, koleksinya mayoritas berasal dari Aceh. Pada abad ke 15-19 beberapa bagian Malaysia, seperti Perak, Johor, Pahang dibawah pengendalian Aceh. Kondisi ini berubah setelah penjajah Belanda datang. Ia menyadari untuk mengembalikan kembali kekayaan budaya ini sulit, namun potensi negeri rencong ini untuk menjual wisata sejarah tentu akan berkurang. “Kita bisa contoh turki yang sukses meng-kapitalkan sejarah, menjualnya kepada para turis. Kita belum berhasil lakukan di Indonesia yang cendrung hanya jual Bali,” ujarnya.

Di Aceh, pada abad 16–17 terdapat cukup banyak penulis manuskrip. Misalnya, Hamzah Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin ar-Raniri alias Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu ‘Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi. Ia dikenal sebagai ulama yang juga bertugas menjadi Qadhi al-Malik al-Adil dan Mufti Muaddam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul ”Bustanul Salatin”.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Raihan Iskandar mengatakan UU Cagar Budaya yang baru saja diselesaikan DPR beranjak dari kekhawatiran banyaknya benda-benda cagar budaya seperti manuskrip dibeli oleh pihak luar. Bahkan ketika tsunami menghancurkan gedung arsip Aceh di Blang Padang, ia mendapat masukan beberapa benda bernilai sejarah tinggi hilang, kemudian diperdagangkan.

 “Kita berharap pemerintah di daerah lebih pro aktif tidak cuma melakukan keluh kesah atau menanti dana mengalir dari atas. Dalam UU ada ancaman kalau pemerintah tidak peduli cagar budaya kena sanksi,” kata politisi dari dapil NAD tersebut. Ia meminta aparat pemerintah segera menuntaskan proses registrasi nasional terhadap seluruh benda cagar budaya di seluruh tanah air,  sebagaimana diamanatkan undang undang. Apabila telah terdata, kasus hilangnya manuskrip Aceh bisa diatasi karena memiliki bukti kepemilikan.

Pendidikan Aceh Bangkit Pasca Tsunami

Sementara itu anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto memberikan apresiasi pada jajaran pendidikan di Aceh yang telah berhasil bangkit setelah bencana tsunami. “Catatan yang saya miliki bencana yang menarik perhatian dunia itu telah merusak 2000 sekolah, 2500 guru meninggal. Pada kunjungan kedua saya ke Aceh pasca tsunami, saya lihat pembangunan yang didukung masyarakat internasional tersebut sangat fantastis perkembangannya,” ujarnya.

Ia meminta segenap pihak di Aceh dapat mempertahankan capaian ini sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dunia yang telah banyak membantu. Politisi PDIP ini berharap peran para guru dapat dioptimalkan dalam proses kebangkitan Aceh. Para guru menurutnya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diberi peluang mempelajari pendidikan di negara lain untuk membuka pemahaman terhadap beragam permasalahan pendidikan.

Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta pemerintah provinsi Aceh lebih banyak membangun SMK (Sekolah Menenggah Kejuruan). Baginya langkah ini dapat jadi solusi bagi masyarakat terutama generasi muda untuk segera memasuki lapangan pekerjaan. “SMK bisa dibangun lebih banyak, bagi saya ini dapat segera mendukung rakyat Aceh.”

Wakil Gubernur Aceh, M. Nazar mengatakan pendidikan merupakan prioritas sehingga kebijakan anggaran sudah mencapai 20 persen. Peran penting sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai membuat pilihan membangun sekolah kejuruan menjadi pilihan. Bekerja sama dengan Jerman yang dinilai berpengalaman, telah dibangun beberapa SMK baru. “Jerman kita pilih karena disana 80 persen sekolah menengah mereka adalah SMK.”

Data pemerintah menunjukkan provinsi terbanyak yang mengirim mahasiswa untuk belajar di Timur Tengah adalah provinsi Aceh, tidak kurang dari 500 mahasiswa. Disana menurut wagub mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti tehnik. Untuk mendukung anak yatim yang kehilangan orang tua pada saat bencana tsunami, pemprov juga telah menyiapkan beasiswa untuk 80 ribu anak senilai 1,8 juta rupiah pertahun. Wagub menyebut program ini  sebagai terobosan. (iky)