Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (14/9/2020). Foto : Oji/Man

Ketua Komisi IV Sudin memberikan sejumlah catatan untuk program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2021 mendatang. Adapun sejumlah catatan ini dinilai perlu dalam menjawab seluruh tantangan dan kebutuhan di sektor lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Salah satunya, Sudin meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

"Hal itu juga penting untuk peningkatan kinerja dan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab pada penyiapan/penyediaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas, dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan," ujar Sudin sebagaimana kesimpulan rapat dalam rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (14/9/2020).

Selain itu, terhadap lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Komisi IV juga meminta untuk dilakukan kajian menyeluruh, karena direncanakan akan menjadi target program food estate oleh Kementerian Pertanian di Tahun 2021.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat atas 30.000 hektar lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang direncanakan akan menjadi target areal tanaman pertanian pada program food estate tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian; dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Rapat Kerja hari ini," ujar Sudin.

Meskipun demikian berkenaan dengan program food estate ini, Komisi IV DPR RI akan terus melakukan pendalaman dengan sejumlah eselon I di seluruh Kementerian yang berurusan pada sektor ini. Karena menurutnya program ini perlu mendapatkan kajian dan perhatian mendalam dari seluruh pemangku kepentingan.

"Komisi IV akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Eselon I Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk melakukan pendalaman atas program food estate yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah," pungkasnya. (hs/es)