Kementerian BUMN Harus Bersihkan Dugaan Proyek Fiktif Waskita

04-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir untuk terus melakukan ‘bersih-bersih’ terhadap semua perusahaan plat merah. Terlebih, ujarnya baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membongkar kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

 

“Saya dukung Pak Erick Thohir untuk terus bersih-bersih di perusahaan BUMN. Lanjutkan Pak! Jangan hanya gebrakan sebentar saja, lalu hilang. Karena masih ada saja perusahaan BUMN yang bandel dan nakal. Lah, KPK baru mengungkap dugaan 14 proyek fiktif di PT Waskita Karya,” papar Toha usai Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

 

Toha pun mendorong Erick Thohir untuk lebih berani dan bersikap tegas tidak hanya kepada jajaran perusahaan BUMN yang bandel dan nakal. Namun juga kepada jajaran di kementeriannya yang mengetahui ada permainan-permainan di BUMN tapi dibiarkan, atau bahkan ikut mengatur kongkalikong tersebut.

 

“Apa yang terjadi di Waskita Karya hingga merugikan negara Rp 202 miliar itu sangat mustahil tidak diketahui oleh pejabat di Kementerian BUMN. Pak Erick harus berani menyelidiki dan mengusut tuntas ada tidak jajarannya yang terlibat kasus tersebut,” ungkap politisi PKB ini.

 

Sebab itu, Toha meminta Erick proaktif membantu KPK untuk mengungkap secara terbuka siapa saja di BUMN yang ikut bermain dalam kasus itu. “Proyek fiktif yang jumlahnya sampai 14 pekerjaan secara logika pasti ada yang pejabat atau petinggi lainnya yang berperan sebagai perencana, dan pengatur permainan. Siapa saja? Ini harus dicari tahu Pak Erick untuk mencegah hal sama di perusahaan BUMN lainnya,” ucap Toha.

 

Sebelumnya, penyidik KPK menduga banyak pihak turut menerima uang panas terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Saat ini, KPK sedang menelusuri pihak-pihak yang turut menerima uang panas tersebut.

 

Hal tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa General Manager Akuntansi PT Waskita Beton Prescast, Dwi Anggoro Setiawan dan seorang Karyawan PT Waskita Karya, Hendra Adityawan pada Senin, 10 Agustus 2020. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman (er/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...