Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan kelompok tani dan dilanjutkan penyerahan bantuan bibit benih padai di Desa Singarajan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (11/8/2020). Foto : Azka/Man

Petani masih menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari kelangkaan pupuk, serta minimnya saluran irigasi dan permodalan. Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni menyebut bahwa persoalan subsidi pupuk ialah karena kurangnya anggaran, dan juga timing distribusi pupuk yang tidak tepat. Di saat musim tanam, pupuk malah tidak ada. Kementerian Pertanian pun telah merealokasi anggaran subsidi pupuk.

Hal ini Agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk yang terjadi. “Semoga dengan adanya realokasi ini, pupuk Indonesia segera mengupayakan dan bisa menjawab masalah kepada kelompok pertanian (poktan). Jadi jangan terlalu kaku untuk merealokasi ini, jangan menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan petani untuk saat-saat ini sangat membutuhkan,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan kelompok tani di Desa Singarajan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (11/8/2020).

Nur’aeni menambahkan, Komisi IV DPR RI bersepakat, bahwa Pemerintah harus bisa memberikan insentif maupun bantuan-bantuan lain, sehingga bantuan tidak melulu dalam bentuk pupuk, walaupun ke depan meminta subsidi pupuk juga harus ditingkatkan. Di sisi lain, pihaknya juga terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan harga gabah petani agar harga nilai tukar petani (NTP) meningkat.

“Sampai saat ini, harga gabah di saat panen tidak mengalami lonjakan yang signifikan, karena harga dan juga petani kita lebih mengandalkan sistem bayar panen. Petani sendiri tidak dapat apa-apa untuk mendapatkan nilai lebih dari sisi ekonomi. Ke depan akan dipikirkan kembali, bagaimana tidak hanya memikirkan subsidi outcome saja, tetapi output-nya ke petani itu sendiri,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Legislator dapil Banten II itu berharap ke depan insentif dan subsidi yang diberikan Pemerintah untuk petani sifatnya bisa langsung diberikan kepada petani tersebut, tidak ada lagi melalui perantara ataupun calo-calo liar yang akhirnya merugikan petani. “Ke depan harus tepat sasaran,” tutup Nur’aeni. (azk/sf)