Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilysaat RDP dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dengan agenda evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Foto : Oji/Man

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong Pemerintah untuk memperbanyak tes Covid-19 karena Indonesia masih rendah dalam hal tes populasi Covid-19 di antara negara-negara yang berpenduduk besar. Menurutnya, saat ini baru 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang dites. Artinya, jika tes Covid-19 semakin masif, maka jumlah kasusnya juga akan besar.

“Indonesia baru 621 ribu orang yang dites. Jumlah kasus positifnya 75 ribu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, itu masih jauh tertinggal dalam hal tes populasi itu,” jelas Ace saat RDP dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dengan agenda evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengambil contoh, misalnya Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 331 juta, total kasusnya mencapai 3 juta kasus. Hal itu dikarenakan yang warga yang dites sebesar 41 juta. Artinya 12 persen penduduk Amerika telah dites Covid. Sehingga menurut Ace wajar jika kasusnya menjadi sangat besar. Ace juga mencontohkan tes yang dilakukan di Brazil.

“Total tes yang dilakukan di Brazil yaitu 2,2 persen dari jumlah penduduk 212 juta penduduk. Angka itu jauh di atas Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah harus memperbanyak tes. Dan saya kira kalau dilakukan secara masif justru sangat bagus. Sekarang kan masyarakat sudah punya kesadaran untuk melakukan rapid test,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II itu.

Selain membahas masalah penanganan Covid-19, Ace juga menyinggung progres pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Menurutnya, DPR RI tengah menunggu keseriusan Pemerintah untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut sebagai payung hukum bagi BNPB dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya ingin supaya RUU Penanggulangan Bencana, kan ada di tangan pemerintah nih, kita sudah dua bulan menunggu. Pokoknya DPR ingin memberikan yang terbaik untuk penanganan Covid-19 ini untuk BNPB dalam konteks penanggulangan bencana”, pungkas Ace. Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu beradaptasi penanganan secara paralel/berimbang. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan bersama. (tn/sf)