Kuantitas Pernikahan Usia Dini Semakin Mengkhawatirkan

23-06-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Satori. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Satori menilai kuantitas kasus pernikahan di bawah umur semakin banyak akibat dari tidak adanya sosialisasi yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah. Minimnya sosialiasi ini mengakibatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat akan usia pernikahan ideal, khususnya di daerah terpencil.

 

“Seperti yang kita tahu, ada perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Tetapi yang terjadi adalah masih banyak usia-usia di bawah itu yang sudah melakukan perkawinan. Tentu ini menjadi tugas kita semua untuk menyelesaikannya,” papar Satori saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (23/6/2020).

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan terjadi karena semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses video-video dewasa. “Jadi serba salah, pernikahan di bawah umur ini bertujuan untuk menghindari zina, tetapi sisi lain administrasinya juga salah,” analisa Satori.

 

Lebih lanjut Satori menyatakan harus ada kerja sama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam menghentikan peredaran video-video dewasa yang mudah diakses oleh setiap masyarakat. “Harus ada kerja sama untuk menghentikan ini, seperti dengan Kominfo. Karena video ini mudah sekali diakses siapapun yang memiliki HP (handphone), apalagi saat ini banyak anak-anak di bawah umur sudah punya HP,” papar politisi dapil Jawa Barat VIII tersebut. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...