Perbankan Harus Segera Realisasikan Program Relaksasi Kredit

01-05-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menegaskan bahwa perbankan harus segera realisasikan program relaksasi kredit di tengah kondisi wabah Covid-19 yang mempengaruhi dunia usaha dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

 

“Persoalan krusial penyelamatan dunia usaha akibat wabah Covid-19, harus segera direalisasikan melalui program relaksasi kredit yang digulirkan, baik bagi UMKM, koperasi, maupun usaha yang bergerak lebih besar,” terang Rafli.

 

Hal itu diungkapkannya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan direksi Himbara, yang berlangsung virtual pada Kamis (30/4/2020). Menurutnya masyarakat global sudah berada di ambang krisis ekonomi sehingga kinerja pemerintah wajib dikawal saat ini.

 

"Kami terus kawal langkah presiden yang menerbitkan Perppu No. 1/2020, diikuti keppresnya, sebagai paket penyelamatan ekonomi dari pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana implementasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai satu titik krusial. Dunia usaha perlu kepastian agar segera menyusun rencana dan strategi baru dalam upaya penyelematan bisnis yang berdampak pada ekonomi rakyat,” jelasnya.

 

Politisi PKS asal Aceh itu meminta masyarakat optimis terhadap pertumbuhan ekonomi di balik rasa pesimistis para lembaga terpercaya. Sebab rasa optimistis dirasanya dapat membangkitkan kembali pertumbuhan tersebut. 

 

“Lebih-lebih BI telah menginjeksi likuiditas ke perbankan lebih dari Rp400 triliun, OJK telah melonggarkan kredit, LPS juga telah memiliki aset Rp128 triliun, ini skenario cukup baik, tinggal bagaimana implementasi digenjot hingga segera menyentuh sektor riil,” tukas Rafli. (er/es)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...