Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin yang membidangi persoalan Pertanian, Kehutanan dan Kelautan menyayangkan perilaku pemerintah mulai dari pimpinan negara hingga menteri-menterinya yang terlalu mementingkan citra dirinya dengan mengabaikan substansi.

Dalam berita rilisnya, Rabu (29/4/2020), politisi Fraksi PKS ini mempermasalahkan janji Presiden yang mengatakan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada pekan ini. Pekan ini yang dikatakan pimpinan negara ini berlangsung sejak 21 April 2020. Tapi hingga 29 April, BLT tidak kunjung sampai ke masyarakat.

Akmal yang sebagian besar mewakili masyarakat petani, nelayan dan penduduk di sekitar hutan mendapat keluhan terkait janji pemerintah ini. Keadaan masyarakat sudah sangat berat dengan adanya dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di wilayah masing-masing terutama zona merah akibat dari wabah Covid-19 ini.

"Pemberitaan yang menjelaskan bahwa bantuan pemerintah tersendat karena nunggu tas pembungkus yang bertuliskan ‘Bantuan Presiden’ ibarat petir di siang bolong dalam keadaan terik panas. Sesuatu yang seharusnya mustahil, tapi ada di Indonesia. Tega Sekali. Mestinya pembungkus itu bertuliskan Bantuan untuk Rakyat dari Uang Rakyat,” tegas Akmal.

Politisi PKS ini juga menyoroti berbagai pemotongan APBN dengan kalimat penghematan. Khusus di mitra kerja Komisi IV DPR RI, seperti di Kementan, KKP dan KLHK , itu menurutnya tindakan yang tidak masuk akal. Ia mempertanyakan bagaimana negara akan mampu segera mengurangi angka kemiskinan jikalau pengelolaan negara ini dilakukan secara praktis dan se-simple sekarang.

Kementerian Pertanian, lanjut Akmal, merupakan kementerian dengan APBN yang terus tergerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, APBN kementan lebih dari Rp 30 triliun. Sedangkan saat ini setelah 5 tahun malah turun drastis lebih setengahnya di masa wabah sekarang. Saat ini APBN Kementan hanya sekitar Rp 14,05 triliun, yang semula sebelum penghematan akibat wabah Corona berjumlah Rp 21,05 triliun.

"Adanya Janji presiden terbaru terkait BLT khusus untuk 2,44 juta petani, saya berharap Kementan mengawal anggaran ini dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Karena stimulus ekonomi untuk petani ini ada harapan besar mampu menggenjot produktifitas,” kata dia.

Pada tanggal 28 April 2020, tambah Akmal, Pemerintah melalui Menko Perekonomian telah mengumumkan keputusan BLT diberikan kepada petani miskin di tengah wabah virus corona sebesar Rp 600.000.  Mengingat melesetnya janji yang dilontarkan pekan lalu akibat pembungkus yang terlambat, jangan sampai petani sejumlah 2,44 juta orang semakin menderita karena selain miskin secara fisik ditambah secara psikologis tertipu dengan janji-janji.

"Berbagai penghematan ini kan unjungnya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Tidak seharusnya setiap bantuan ini diklaim sepihak, karena ini bukan uang pribadi, tapi uang rakyat", tutup politisi dapil Sulawesi Selatan II itu. (tn/es)