Komisi IV Minta KKP Terbitkan Sejumlah Permen

07-04-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Djohan. Foto : Runi/Man

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Djohan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menerbitkan sejumlah Peraturan Menteri (Permen) terhadap isu-isu terkini yang banyak masyarakat menantinya. Ia menyoroti sejak kepemimpinan Menteri KP yang baru, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum ada satupun Permen yang diterbitkan.

 

“Pak Menteri ini sudah bulan April, sampai sekarang belum ada satu Permen pun yang Pak Menteri keluarkan, yang sebenarnya sangat mendesak seluruh lapisan stakeholder sedang menunggu,” kata Daniel, saat mengikuti Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri KP Edhy Prabowo beserta jajaran, Senin (6/4/2020).

 

Menteri KKP pun diminta segera menerbitkan Permen yang belakangan sering disampaikan publik. Salah satunya yakni soal revisi Permen yang diinisiasi Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. “Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan banyak terobosan-terobosan yang sempat Pak Menteri sampaikan untuk bisa segera diwujudkan,” tandas legislator F-PKB itu.

 

Sebelumnya, Menteri KP Edhy Prabowo berencana merevisi sejumlah Permen, termasuk aturan era Susi Pudjiastuti seperti Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan

 

Selain itu, Permen KP Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah serta Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI), dan Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan menjadi sejumlah Permen yang banyak dinanti masyarakat untuk direvisi. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...