DPR Kebut Bahas RUU Penanggulangan Bencana

03-04-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni. Foto: Andri/Od

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana sudah masuk dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Pembahasan RUU inisiatif DPR ini bakal dikebut agar segera disahkan menjadi UU dalam waktu dekat oleh Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah.

 

Husni menegaskan, RUU tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini sedang dihadapi tugas berat menangani wabah virus Corona (Covid-19). “Kita usahakan mempercepat memberi ruang gerak yang lebih besar pada BNPB supaya mereka punya payung hukum dalam mengambil anggaran dan sebagainya. Karena (Covid-19) ini sudah menjadi bencana nasional, global maka harus cepat atasi,” kata Husni dalam keterangan persnya, Jumat (3/4/2020). 

 

Menurutnya, penyebaran Covid-19 ini sangat cepat. Hal itu bisa dilihat dari data yang diperbarui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kamis (2/4/2020), dimana terdapat penambahan kasus positif baru sebanyak 113 pasien. Husni menyampaikan, penambahan ini membuat jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.790 pasien. Sebanyak 1.508 pasien positif Covid-19 pun sedang menjalani perawatan.

 

Sementara jumlah pasien Covid-19 yang berhasil sembuh bertambah menjadi 112 orang. Namun, angka kasus kematian pasien positif Covid-19 di Indonesia juga meningkat menjadi 170 jiwa, paparnya. "DPR mendorong pemerintah supaya masalah ini cepat teratasi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkas politisi Partai Gerindra ini dan daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...