Dana Bansos Harus Segera Dicairkan

31-03-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi. Foto : Ist/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengajukan skema program dampak sosial adanya virus Corona (Covid-19). Ia pun meminta Kemensos segera mencairkan dana Bantuan Sosial (Bansos), terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako di tengah krisis Covid-19) yang telah melemahkan ekonomi rakyat.

 

“Covid-19 ini menyisakan dampak sosial ekonomi yang mulai terasa, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian, dan kalangan yang bekerja di sektor informal. Apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya,” kata Nurhasan usai mengikuti rapat internal virtual Komisi VIII DPR RI, Selasa (31/3/2020).

 

Komisi VIII DPR RI, sambung politisi PKS itu, sepakat mendesak Pemerintah agar dibuat program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin yang terdampak. Komisi VIII DPR RI juga ingin membantu percepatan penanganan wabah Covid-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya. Ia menyesalkan sikap Pemerintah di awal penyebaran virus ini yang cenderung lamban, tidak fokus dan over confident. Padahal, wabah Covid 19 ini tidak terlihat dan pergerakannya begitu cepat.

 

“Untuk itu, Komisi VIII akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga. Fokus kita adalah percepatan penanganan Covid-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), mitra kita. Kita akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif Covid 19," tutup legislator Jawa Barat IX itu. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...