Ali Taher Nilai Pemerintah Lamban Atasi Corona

27-03-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto : Arief/Man

 

Wabah virus Corona (Covid-19) yang terus meluas di negeri ini membutuhkan kecepatan dan manajerial dalam menanganinya. Sejauh ini Pemerintah masih lamban mencegah dan mengatasi virus yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jadi wabah global itu.

 

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dalam wawancaranya via Whatsapp, Jumat (27/3/2020). Data per 26 Maret, di Indonesia sendiri virus ini sudah menginfeksi 893 orang. Bahkan 78 diantaranya meninggal dan hanya 35 pasien yang sembuh.

 

“Pemerintah sangat lamban mencegah serta mengatasi mewabahnya korona. Menteri Ksehatan juga tidak punya kemampuan manajerial menangani kasus ini," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Terus bertambahnya pasien positif Corona setiap hari membuktikan kelambanan pemerintah mengatasi Covid-19 ini.

 

Soal kebijakan jaga jarak atau social distancing untuk mencegah virus ini menyebar, ternyata sosialisasinya kurang masif dilakukan. Legislator dapil Banten III itu berpendapat, kebijakan ini kurang efektif, karena kurang sosialisasi. Apalagi, menggunakan bahasa yang tidak umum (populis), sehingga memengaruhi efektifitas kebijakan. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...