Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyalurkan bansos PKH secara simbolis kepada perwakilan KPM di Padang, Sumbar. Foto: Sofyan/sf

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sepakat, fokus penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah ke depannya diharapkan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sementara tujuan akhirnya adalah KPM dalam kriteria penerima PKH dapat diberdayakan, dan segera graduasi dari PKH dan menjadi masyarakat mandiri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menghadiri penyaluran bansos PKH Tahap I Tahun 2020 kepada KPM se-Kota Padang, di Asrama Haji Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/2/2020). Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Padang, Pendamping PKH, Bank BRI, serta ratusan KPM penerima PKH.

“Dengan bertambahnya bantuan sosial untuk para KPM ke depannya mereka sejahtera, kemudian diberdayakan dan menjadi mandiri. Jadi nanti data masyarakat yang kurang mampu sebesar 98,6 persen bisa berkurang drastis. Itu tujuan kita untuk mencapai sila kelima Pancasila, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,” kata politisi PDI-Perjuangan itu sembari menambahkan ada sejumlah peningkatan besaran bansos yang diterima KPM.

Sementara terkait penyaluran PKH di Padang, ia menilai sudah cukup baik. Namun ia mendorong agar KPM yang sudah mampu, agar “keluar” dari data masyarakat penerima PKH. Pasalnya, menurut Ihsan, masih banyak masyarakat lain yang lebih membutuhkan PKH. “(Agar mereka segera mandiri) Para KPM itu (rumahnya) diberi stiker, tulisannya kami adalah penerima bantuan sosial,” kata politisi dapil Jambi itu sembari mengapresiasi langkah pemberian stiker oleh Pemkot Padang di setiap rumah tinggal penerima PKH itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Padang Edi Hasymi mengatakan, salah satu keberhasilan PKH di Kota Padang dapat dilihat dari tergraduasinya sebanyak 2420 KPM dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Setidaknya 542 KPM digraduasi secara mandiri. Artinya, telah mampu secara ekonomi. Edi berharap bantuan PKH bisa menyejahterakan keluarga miskin di Padang.

Dalam sambutannya di hadapan Komisi VIII DPR RI, Direktur Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Rachmat Koesnadi mengatakan, bansos PKH Tahap I Tahun 2020 di Sumbar telah disalurkan sebesar Rp 158,602 miliar dengan 173.039 KPM. Acara ini diakhiri dengan penyaluran PKH secara simbolis kepada perwakilan masyarakat KPM, dan beasiswa pendidikan kepada anak penerima KPH yang berprestasi. (sf)