OJK Perlu Tingkatkan Pengawasan Terhadap ‘Fintech’

02-03-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian. Foto : Fitri/mr

 

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan inovasi di sektor jasa keuangan, layanan jasa keuangan modern berbasis online atau financial techology (fintech) menjadi tren di masyarakat karena dianggap lebih praktis. Mencermati fenomena tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian menegaskan, OJK harus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap fintech.

 

"Kinerja OJK terkait dengan (pengawasan) fintech, kelihatan belum mantap. Artinya masih dalam proses (perlu peningkatan), tetapi mungkin karena fintech ini baru, atau bisa juga pelaksana-pelaksana OJK masih agak gagap. Itu kita push terus agar betul-betul mengawasi secara efektif," tegasnya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2020).

 

Ramson menekankan bahwa OJK perlu memberikan dukungan terhadap fintech legal. Dalam artian, jangan sampai menghambat apa yang dilakukan fintech yang betul-betul melaksanakan sesuai dengan regulasi. “Tetapi bagi yang bodong atau tidak benar, itu harus dilakukan tindakan," tegasnya.

 

Ketertarikan masyarakat bekerja sama dengan fintech tidak terlepas dari kemudahan mendapat tambahan modal atau kredit. "Nasabah yang memerlukan kredit juga lebih cenderung, lebih tertarik untuk bekerja sama dengan fintech kalau mereka memerlukan tambahan modal," ujar Ramson.

 

Terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, Ramson menilai nasabah perlu memperhitungkan acuan bunga yang lebih tinggi saat mengajukan kredit pada fintech serta legalitas perusahaan, mengingat masifnya fintech bodong saat ini.

 

"Dan pemilik uang juga melihat bunganya lebih tinggi, jadi cost-nya lebih tinggi, jadi mungkin proses birokrasinya lebih cepat. Tapi di satu sisi mungkin ada kelemahannya bahwa ada yang bodong," pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra itu. (srw/es)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...