Lokasi Tinjauan Kunker Jangan Diarahkan yang Kondisinya Baik Saja

24-02-2020 / KOMISI IV

 

Dalam Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 dengan Sekretaris Jenderal Kementan, KLHK, dan KKP, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta kepada setiap kementerian untuk bersikap jujur dalam mengusulkan lokasi tinjauan dan penyampaian hasil kinerja serta program-programnya untuk ditinjau oleh Komisi IV DPR RI pada masa reses.

 

“Jangan ditinjau hanya yang baik dan sukses, tetapi yang gagal juga harus kita cek. Tujuannya untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi yang gagal,” tandas Sudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

 

Jangan sudah gagal dilanjutkan terus, sambungnya. “Saya tidak mau seperti itu. Sesuai kesepakatan, saya meminta setiap kunjungan kerja reses, sempatkan waktu untuk meninjau Taman Nasional yang dikelola oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Taman Nasional wajib kita jaga bersama. Bagaimana kita akan tahu anggaran yang dipakai untuk (pengelolaan) Taman Nasional,” tegasnya.

 

Dalam Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi itu, disampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan kerja reses ke 3 provinsi, yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

 

“Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi IV DPR RI membentuk 3 tim kunjungan kerja untuk 3 provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kunjungan kerja Komisi IV DPR akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 dan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing tim,” terang Dedi Mulyadi saat memimpin rakor tersebut. (dep/es)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...