BUMN Diimbau Tata Ulang ‘Holdingisasi’ Dengan Konsep ‘Value Creation’

21-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mengimbau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meninjau ulang konsep holdingisasi dengan pola yang lebih baik. Sebab, menurutnya, konsep holdingisasi yang dijalankan Kementerian BUMN saat ini masih dalam pola mengelompokkan tiap satu jenis bidang BUMN. Untuk itu, ia mendorong Kementerian BUMN menata  konsep holdingisasi dengan konsep value creation.

 

Sehingga dengan value creation, tercipta holdingisasi dengan konsep yang mendukung perusahaan dari hulu ke hilir. Pemaparan tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Sondang saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

 

“Kami mengusulkan, holdingisasi itu dibentuk dari hulu ke hilir yang menunjang core-business perusahaan BUMN tersebut. Misalnya di sektor holdingisasi Rumah Sakit (RS), menurut kami kalau holdingisasi hanya sekedar menjadikan satu RS itu tidak ada value creation-nya. Tapi,  kalau membuat konsep RS di situ ada asuransinya, farmasinya, alat kesehatannya saling mendukung aktivitasnya itu barulah punya value creation yang lebih,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

 

Di sisi lain, Sondang  juga menyoroti roadmap yang akan dilakukan Kementerian BUMN periode 2019-2024. Menurutnya, roadmap tersebut masih belum menjelaskan secara komprehensif langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di masing-masing bidang. Contohnya roadmap untuk perusahaan BUMN di bidang pangan perkebunan, masih belum  ada langkah-langkah strategis secara jelas.

 

Roadmap-nya masih hanya secara umum seputar SDM dan investasi secara belum mendetail. Menurut saya, hal-hal seperti itu adalah hal-hal umum yang harus dilakukan semua perusahaan. Tetapi, langkah-langkah strategisnya masih belum dipaparkan kepada Komisi VI oleh Kementerian BUMN. Kami minta, ke depannya secara khusus Kementerian BUMN menyampaikan secara detail konsep roadmap yang mau dilakukan Kementerian BUMN secara lebih komprehensif,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...