Pertemuan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dengan masyarakat Desa Kalagian, Jambi. (Foto: Azka/sf)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta masalah pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT. Lontar Papyrus di Provinsi Jambi harus segera dicari jalan keluarnya. Karena didapati informasi, masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya mencari ikan di sungai Pengabuan mengeluh akbibat kurangnya pendapatan ikan mereka selama 10 tahun terakhir ini. Menurut masyarakat, hal itu akibat perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas itu membuang limbah ke sungai. 

“Hal ini harus segera dibenahi, karena ini aspek dampaknya sangat panjang, ada sebagian mata pencaharian masyarakat yang hilang akibat pembuangan limbah ke sungai. Dan implikasi pencemaran akan ke laut, Sebelum problem-nya semakin kompleks harus kita selesaikan. Pasti ada metodologi dan teknologi untuk mengatasi pencemaran di lingkungan perusahaan itu," ujarnya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat Desa Kalagian, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Kamis (20/2/2020).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan, maka akan ditindak secara hukum. Kewenangan itu ada di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang akan menangani rumusan-rumusan hukumnya. “Jadi DPR RI akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan nanti mereka yang akan menindaklanjuti,” tutur mantan Bupati Purwakarta itu.

Dedi juga menyoroti alokasi Corporate Social Responsibilty (CSR) oleh PT. Lontar Papyrus yang diketahui masyarakat saat ini tidak mendapat dana tersebut. “Kita juga tidak tahu dana CSR larinya kemana. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Lingkungan Hidup agar CSR jangan ditarik ke wilayah lain. Kalau ada perusahaannya di daerah itu, CSR-nya harus dibagikan di daerah itu. Hampir di seluruh wilayah ada permasalahan dana CSR,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. (azk/sf)