Asuransi BUMN Perlu Berbenah untuk Dapatkan Kepercayaan Publik

20-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Geraldi/Od

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta dengan tegas agar kasus seperti Jiwasraya adalah pertama dan terakhir. Karena bukan saja merugikan nasabah dengan angka fantastis, juga telah mencoreng bangsa kita di mata dunia berkaitan dengan integritas kepercayaan terhadap kejujuran.

 

"Semoga seluruh Asuransi BUMN tidak mengalami lagi kejadian seperti Jiwasraya. Terutama Asabri, semoga tidak terjerumus seperti Jiwasraya. Kepercayaan publik terhadap asuransi milik negara saat ini sangat berkurang drastis akibat adanya kasus Jiwasraya," tutur Nevi dalam berita rilisnya, Kamis (20/2/2020).

 

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti berbagai persoalan yang kerap terjadi pada BUMN Asuransi seperti kekurangan cadangan teknis dan kesalahan investasi. Kedua isu penting pada perasuransian ini sangat besar potensi terjadi akibat miss management dan fraud.

 

Persoalan cadangan teknis yang dimaksud adalah terkait direktorat yang mengelola perlu kejelasan. Kredibilitas dan pertanggungjawaban yang dapat ditunjukkan berupa indikator pengukuran yang jelas sehingga DPR RI dan masyarakat Indonesia dapat yakin dan percaya.

 

"Saya berharap, ada komitmen bersama seluruh BUMN Asuransi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," urai Nevi.

 

Dikatakannya, komitmen BUMN Asuransi ini bila konsisten dilakukan maka  institusi-institusi ini akan menjadi agen pembangunan yang bisa menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional. Namun semua komitmen ini perlu dibarengi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan investasi dan manajemen portofolio.

 

Khusus pada Jasa Raharja, Nevi menilai masih belum maksimalnya transformasi digital pada sistem pembayaran santunan yang real time.  "Jasa Raharja mampu mengoptimalkan promosi pemasaran dan sosialisasi tentang produk asuransi dengan menggunakan teknologi digital sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0," pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...