Kerahasiaan Data Kemiskinan Harus Terjaga

19-02-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Sosial, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Foto : Azka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai kerahasiaan data kemiskinan di Indonesia harus terjaga dan tidak dengan mudah diakses oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi, karena adanya informasi personal dalam data itu, sehingga masyarakat menjadi aman.

 

“Terkait data ini harus dirahasiakan karena seperti yang diketahui jika masalah data itu sangat bahaya sekali karena disitu ada namanya, usia dan pekerjaannya jadi Kemensos harus bisa merahasiakan data ini agar masyarakat menjadi aman,” papar Ihsan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Sosial, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

 

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR RI tersebut mengatakan pada saat ini sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari data-data personal yang dengan mudah dilihat, sehingga sudah seharusnya Pemerintah merahasiakan identitas penduduk.

 

“Saya contohkan saat ini kita sering ditelepon oleh pihak kartu kredit dari bank-bank dengan menawarkan sesuatu hal tersebut, karena data kita di bank tersebut sudah diketahui (banyak oknum). Sehingga dengan mudahnya mereka menghubungi kita sama dengan data-data ini. Jadi sangat bahaya sekali,” kritik legislator dapil Jambi itu.

 

Seperti yang diketahui Kementerian Sosial selalu meng-update data-data kemiskinan yang ada di Indonesia, ini bertujuan untuk memudahkan langkah-langkah Pemerintah untuk terus memberikan bantuan dan memudahkan setiap beban masyarakat di seluruh Indonesia data tersebut berdasarkan hasil dari verifikasi dan validasi. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...