Pengalihan Fungsi Lahan Harus Dapat Hukuman Jera

18-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi lahan pertanian. Menurutnya, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal, jika ada pembiaran terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian.

 

“Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru, padahal ada lahan sawah existing yang sudhah baik, tetapi tidak mampu dijaga,” ujar Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

Politisi Golkar ini mensinyalir ada unsur pembiaran terhadap lahan yang sebelumnya sudah dikonsentrasikan untuk pertanian. “Ada unsur pembiaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," kata Firman sembari menyoroti agar Pemda mampu bersikap idealis terhadap semangat swasembada pangan.

 

Menurutnya Pemda hanya melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. “Pemda-pemda jangan hanya tertarik untuk membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Kalau ini dibiarkan maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis," ungkapnya. Sehingga swasembada pangan sebetulnya adalah kerja bersama dari tingkat pusat sampai daerah. Perlu ada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan penegakan hukum yang tegas. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...