BPKH Diminta Selektif Investasikan Dana Haji

14-02-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi. Foto : Fitri/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi menilai bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur sudah memberi manfaat signifikan. Hal tersebut terbukti dengan adanya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar sebesar Rp 3 miliar lebih.

 

Namun, menurut Nurhadi, hal tersebut dirasa belum optimal. Ia melihat bahwa perolehan manfaat itu masih bisa lebih dimaksimalkan lagi potensinya melalui investasi, sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam. Pihaknya mendorong BPKH selektif dalam memilih lembaga investasi dan menginvestasikan dana Haji yang diperoleh.

 

“BPKH ini harus berpikir cerdas menginvestasikan dana Haji untuk ke depan ini bisa memperoleh hasil yang optimal, namun dengan risiko yang serendah-rendahnya,” politisi Partai NasDem itu  saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jatim, Rabu (13/2/2020).

 

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI itu menyatakan Komisi VIII DPR RI tidak akan abai terkait risiko investasi yang nantinya dilakukan oleh BPKH. Ia menyarankan BPKH menginvestasikan dan tersebut ke lembaga baik negara maupun swasta yang sudah terjamin keamanannya.

 

"Namun demikian, kita juga tidak mengabaikan terkait dengan rsiko dari investasi itu, sebagaimana kita menyarankan BPKH menginvestasikan dana Haji itu ke lembaga lembaga, baik itu negara maupun swasta-swasta yang dijamin keamanannya,” pesan Nurhadi. (srw/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...