Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Hendra/mr

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin meminta Pemerintah agar mulai membenahi implementasi impor pangan yang terlalu dominan pada negara lain. Isu fluktuasi harga produk pangan yang kerap terjadi seperti daging, cabai, maupun bawang putih yang baru-baru ini akibat penerapan kebijakan masa lalu yang terlalu tergantung pada satu negara yang terlalu dominan.

“Tiap daerah di negara kita punya potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan pada produksi pertanian atau peternakan. Tidak sepatutnya kita lemah dalam menghadapi kelangkaan produk pangan yang seharusnya mampu kita produksi sendiri,” kritik Hamid dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (13/2/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan pada daerah pemilihannya di Wonogiri yang memiliki lahan untuk sawah seluas 32.569 Ha (17,88 persen), lahan untuk tegal seluas 88.638 Ha (48,85 persen), lahan bukan pertanian seluas 37.925 Ha (20,82 persen), lahan hutan rakyat seluas 4.370 Ha (2,40 persen), dan lahan hutan negara seluas 17.662 Ha (9,69 persen). 

Sedangkan di Karanganyar berdasar data  dinas pertaniannya, padi sawah, jagung dan kacang tanah memiliki potensi sangat besar dengan luasan lebih dari 56 ribu hektar dengan kapasitas produksi 400 ton lebih. Peternakan dan perikanan Karanganyar juga cukup besar seperti domba, ayam petelur dan budi daya ikan tawar.

Hamid melanjutkan, Kabupaten Sragen pernah mengalami surplus rata-rata 205 ribu ton beras per tahun. Dengan produktivitas tersebut, maka Sragen dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, dengan potensi agraris yang cukup beragam dengan didukung oleh banyaknya penduduk di Sragen yang bekerja sebagai petani.

Selain itu, kawasan pertanian di Sragen mempunyai prospek yang baik, khususnya pertanian lahan basah. Kondisi tersebut karena didukung oleh adanya saluran irigasi teknis dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri serta adanya tujuh waduk di Sragen yakni Gebyar, Blimbing, Kembangan, Bothok, Brambang, Gembong, dan Ketro.

Hamid yakin bahwa setiap daerah punya kekhasan untuk dikembangkan sebagai daerah sentra pangan tertentu dan beragam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Pemerintah Pusat mesti mampu menangkap semua peluang dari potensi-potensi di daerah kita. Semoga  pengatur di tingkat pusat dapat tegas dalam idealismenya untuk membangun negara,” harap legislator dari Jawa Tengah IV ini.

Ia menyarankan Pemerintah, jika impor produk pangan jangan terlalu dominan pada satu negara saja. Pada kasus bawang putih,  dari 13 perusahaan importir besar bawang putih, 10 perusahaan impornya pada satu negara saja, China. Akan ada produk-produk pangan strategis yang berpotensi berfluktuasi harganya bila tidak dikelola dengan baik seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sorghum. 

Pada kasus gula dan garam, lanjut Hamid, ketergantungan terhadap produk impor juga masih tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri. Ia memprediksi akan ada defisit kebutuhan gula bila Pemerintah tidak membuka keran impor beberapa bulan ke depan. Apalagi bila dihadapkan dengan jelang Lebaran, akan ada tantangan di masyarakat apakah Pemerintah mampu mengendalikan harga-harga secara wajar terhadap produk pangan.

“Saya berharap Pemerintah mampu memberi kenyamanan pada masyarakat. Banyak keluhan yang saya terima dari masyarakat terkait stabilitas harga pangan ini. Semoga Pemerintah mendengar suara rakyat untuk kestabilan harga pangan ini. Saya menyarankan kepada Pemerintah kalau memang terpaksa akan impor pangan, jangan terlalu dominan pada satu negara saja, dan impor dilakukan dalam keadaan terpaksa saja," tutup Hamid. (hs/sf)