Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela. Foto : Azka/mr

Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mempertanyakan peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjaga keberlangsungan pengembangan Jaringan Gas (Jargas), khususnya keberpihakan pada rumah tangga. Pasalnya, sektor rumah tangga harus membayar gas lebih mahal dibanding gas untuk industri.

Berdasar Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT. PGN sebelumnya, diketahui harga Jargas untuk rumah tangga sebesar 4,72 dollar AS per Mmbtu. Sementara ada rencana Pemerintah menurunkan harga gas bumi hulu untuk industri sebagaimana implementasi Peraturan Presiden  Nomor 40 tahun 2016,  sebesar 4,5 dollar AS Per MMbtu.

“Dari sana kami menilai sepertinya Pemerintah tidak berpihak pada rumah tangga yang terkait sektor publik, dimana harus membayar gas bumi hulu lebih tinggi dibanding untuk industri. Bagiamana peran BPH Migas menjaga keberlangsungan pengembangan Jargas dalam situasi seperti ini,” tanya Mulan saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Pasalnya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, pihaknya juga ingin Jargas ini juga sampai dan dinikmati masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang notabene merupakan konsituen di daerah pemilihannya Jawa Barat XI. Hal tersebut  dapat terwujud jika keekonomian Jargas itu sendiri terjangkau. Dan ia menilai BPH Migas menjadi garda terdepan untuk menjaga hal tersebut. (ayu/sf)