Indonesia belum sepenuhnya mengelola kekayaan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Padahal potensi dan keragaman budaya diyakini akan dapat mengundang lebih banyak wisatawan berkunjung. Pandangan ini disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Ali saat membuka secara resmi Festival Budaya dan Pariwisata Tangkuban Perahu 2011, di Curug Ninih, Cikole, Kabupaten Bandung Barat,  Jawa Barat, Sabtu (14/5/2011).

“Indonesia punya potensi budaya yang jauh lebih besar dari pada negara Asean lain, tapi faktanya wisatawan yang datang ke negara lain jauh lebih besar. Jadi ada yang tidak beres. Kalau pantai Babel (Bangka Belitung) itu jauh lebih menarik, tapi kenapa wisatawan tetap lebih banyak ke Bali? Karena budayanya.  Jadi wisata dan budaya itu menyatu, sedangkan Babel belum mengembangkan budayanya,” paparnya.

Marzuki Ali juga memuji keragaman budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat yang menurutnya belum dikemas dengan baik sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam mengundang lebih banyak wisatawan. Ia menyebut keberhasilan negara lain yang sumber daya pariwisatanya terbatas tapi karena kemampuan mengemasnya dengan baik  pada akhirnya mendukung masyarakat hidup lebih sejahtera.

Sebagai contoh Turki yang pariwisatanya mengandalkan cagar budaya dan museum dengan beragam koleksinya, ternyata mampu mendatangkan 25 juta wisatawan setiap tahun. Spanyol bahkan mampu meraih devisa dari 75 juta orang wasatawan bagi warga negaranya yang hanya berjumlah 35 juta jiwa.

Ketua DPR menilai kesadaran masyarakat terutama warga Jawa Barat untuk mendukung capaian pariwisata sudah sangat baik, terbukti dengan Festival Tangkuban Perahu yang digerakkan komponen masyarakat. “Jadi kita berbangga hati pengembangan pariwisata di kawasan Tangkuban Perahu ini dilakukan oleh kelompok masyarkat. Ini luar biasa jadi tumbuh dari bawah, ini lebih baik. Tumbuh dari bawah kemudian di dukung oleh pemerintah,” imbuhnya.

Bagi Marzuki dukungan masyarakat merupakan modal untuk meraih pariwisata Jawa Barat yang lebih baik. Ia mengusulkan pada saatnya Festival Tangguban Perahu dapat menjadi agenda tahunan, yang didukung penuh pemda dengan menyiapkan anggaran dari APBD. Keberhasilan Festival Palembang Darussalam  menurutnya dapat menjadi referensi. Kegiatan yang pada awalnya juga digerakkan kelompok masyarakat itu akhirnya menjadi kelender resmi pariwisata Sumsel yang didukung penuh Pemda.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dalam sambutannya menyatakan tekad untuk membangun pariwisata daerahnya dengan mengedepankan nilai-nilai budaya yang ada. Ini sesuai dengan tema Festival Budaya dan Pariwisata Tangkuban Perahu, Sunda Kiwari Ngancik Bihari Baring Supagi. Terjemahan bebasnya berarti menjaga tradisi budaya masa lalu untuk kemajuan masa depan.

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Ketua DPR yang telah berkenan hadir di kawasan Tangkuban Perahu. “Kehadiran Pak Marzuki menunjukkan ada keberpihakan legislatif terhadap budaya kita. Kebudayaan bisa menjaga alam, kebudayaan bisa melestarikan kekayaan yang kita miliki,” tekan wakil gubernur yang pernah populer sebagai bintang film ini.

Sengketa Kawasan Wisata Tangkuban Perahu

Pada kesempatan itu Wagub Dede Yusuf melaporkan Pemprov Jabar saat ini sedang menghadapi sengketa dengan perusahaan swasta yang mengelola kawasan wisata Tangkuban Perahu. Ia berharap dukungan DPR dalam proses perundingan yang masih berlangsung. “Ada tarik menarik pengelolaan antara pemerintah daerah dengan pengelola Tangkubanparahu. Saya meminta keberpihakan dari DPR untuk peduli terhadap persoalan ini guna menyelesaikan sengketa yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini,” ujarnya.

Ketua DPR RI berharap penyelesaian sengketa pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Perahu hendaknya mengutamakan kepentingan daerah. Ia berjanji akan membantu mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. “Kita akan bicarakan permasalahan ini dengan menteri Kehutanan,” tekannya.

Sengketa pengelolaan TWA Tangkuban Perahu mulai mencuat pada tahun 2009. Pengelolaan kawasan wisata ini diambil alih PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan saat itu. Keputusan itu ditenggarai tidak memperhatikan aturan yang berlaku di Pemprov Jabar. (iky) foto:iky