Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri I BUMN beserta jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade secara tegas menolak aktivitas yang dilakukan perusahaan minyak swasta seperti PT. AKR Corporindo dan Exxon and Mobil yang mendapat kesempatan melakukan impor solar jenis High Speed Diesel (HSD) secara masif untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sebab ia mengatakan ini merupakan kerugian besar bagi BUMN.

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri I BUMN beserta jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menurut Andre ada keanehan terjadi ketika pihak perusahaan swasta memiliki kuota impor lalu menjualnya kepada pihak BUMN.

“Yang dapat impor HSD fuel itu adalah paling banyak swasta AKR juga Exxon. Dan Patra Niaga belanja ke AKR untuk supaya Patra bisa melayani pelanggannya. Ini yang perlu diperjuangkan, masa swasta dan asing dapat hak impor, kenapa perusahaan dalam negeri tidak. Nah, saya tidak ingin menambah kuota impor, tetapi kuota impor yang ada itu tolong diperjuangkan,” jelas Politisi dapil Sumbar I tersebut.

Andre mendesak agar fenomena ini diputarbalikkan segera. Dalam hal ini berarti Pertamina Patra Niaga yang seharusnya mendapat kesempatan untuk melakukan jual beli kepada pihak perusahaan swasta. Menurutnya Menteri BUMN harus bersikap tegas menjaga kedaulatan Indonesia dalam ranah dagang BUMN dengan swasta ini.

“Kan aneh kebalik-balik negara ini. Seharusnya AKR dan Exxon belanja ke Patra Niaga. Tapi swasta dan asing yang diberikan kesempatan impor. Nah saya minta Wamen bicarakan ke Menteri, laporkan di ratas (rapat terbatas) itu, jangan dibalik-balik logikanya. Jangan sampai kita yang BUMN ini belanja sama asing, belanja sama swasta,” tukas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (er/es)