Pemerintah Harus Pertimbangkan Penambahan Dana Penanggulangan Bencana

30-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto : Arief/mr

 

Bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor menyita perhatian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan anggaran penaggulangan bencana. Hal ini menyusul tingginya kebutuhan anggaran kebencanaan di Indonesia.

 

"Di tengah negara kita yang memang memiliki potensi bencana yang luar biasa tapi anggaran untuk bencana sangat terbatas. Tentu ini menjadi catatan kami di Komisi VIII. Yang jadi pertanyaan, apakah BNPB bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu, aspek mitigasi kebencanaan itu menjadi prioritas pembangunan?” terang Ace dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis, (30/01/2020).

 

Ace menuturkan, kalau melihat dari postur yang ada ini menunjukkan bahwa memang prioritas pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana terutama mitigasi bencana masih jauh dari harapan. “Oleh karena ini, kalau boleh dikatakan mengecewakan ya mengecewakan. Di tengah ancaman bencana tapi anggarannya bencana kita sangat rendah,” lanjut Ace.

 

Hal ini senada dengan pendapat mayoritas Anggota Komisi VIII juga meminta penjelasan lebih rinci terhadap program dan rencana kerja BNPB.  “Saya setuju dengan apa yang disampaikan para Anggota Komisi VIII, masing-masing kedeputian perlu ada konsinyering untuk pendalaman masing-masing program tersebut. Karena dari apa yang disampaikan oleh BNPB tadi masih secara umum,” tutup Ace. (hs/es) 

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...