Jefri Romdonny Nilai Banyak Pembangunan Infrastruktur Tak Sesuai Perhitungan

29-01-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Jefri Romdonny saat RDP Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Foto : Andri

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Jefri Romdonny menilai pembangunan yang sedang digencarkan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia banyak yang tidak sesuai. Ia menilai, khususnya pembangunan di DKI Jakarta tidak disertai dengan perhitungan tepat, karena jika terkena bencana alam akan mengakibatkan korban masyarakat dalam jumlah banyak.

 

“Yang saya lihat seperti pembangunan LRT dan MRT itu sangat dekat sekali dengan gedung-gedung. Mungkin jika terkena bencana alam akan memakan korban dalam jumlah yang tidak sedikit,” imbuh Jefri saat RDP Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

 

Jefri mengatakan BNPB seharusnya memperingatkan Pemerintah akan dampak besar dari pembangunan infrastruktur yang tidak tepat, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban yang berjatuhan jika terkena bencana alam nantinya. “BNPB sebagai yang paling cepat menangani bencana alam sebaiknya memperingatkan Pemerintah jika pembangunannya tidak sesuai. Agar jika terkena bencana alam tidak memakan korban jiwa,” pesan Jefri.

 

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat saat ini korban korban yang terkena bencana alam hanya diberikan bantuan fisik oleh BNPB seperti diberikan makanan tempat tinggal dan lainnya, namun bantuan seperti penanganan trauma tidak diberikan. “Bantuan non fisik juga harus diberikan. Seperti di Majalengka, masyarakat yang terkena longsor di sana banyak yang trauma ini juga menjadi tugas dari BNPB,” tandas legislator dapil Jawa Barat IX itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...