Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Kota Cilegon di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Foto : Geradi/Man

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menjelaskan tupoksi Bamus DPR RI kepada DPRD Kota Cilegon. Ia mengatakan, dalam hal menjalankan peran dan fungsi Bamus, DPRD Kota Cilegon disarankan agar tidak “keluar aturan” artinya, tidak melanggar Undang-Undang.

“Ini sudah kesekian kalinya Bamus DPR kedatangan DPRD Kota Cilegon untuk membahas permasalahan-permasalahn real yang memang terjadi sehari-hari di DPRD Kota Cilegon. Terutama terkait tupoksi daripada Bamusnya itu sendiri,” ungkap Zaqki usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Kota Cilegon di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Zaqki mengungkapkan, kewenangan Bamus yaitu  merujuk kepada penyusunan jadwal. Setiap kegiatan Dewan, baik DPR RI maupun DPRD harus sesuai dengan tata tertib (tatib)yang sudah diatur, dengan tujuan tidak mengurangi keabsahan suatu putusan. Selain itu, Bamus DPRD pun mempunyai tugas yang jauh lebih terperinci ketimbang Bamus DPR RI. Jika di DPR RI, penyusunan jadwal itu hanya bersifat global, namun di DPRD, Bamus menyusun kegiatan secara lebih terperinci hingga sampai kepada kegiatan per hari di AKD. 

“Kami tegaskan kepada DPRD Kota Cilegon, agar sharing ini dapat menjadi hal-hal yang bisa disiasati secara benar dan baik tanpa ada yang melanggar hukum dalam proses kerjanya,” tegas Zaqki. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon Sohidin mengucapkan terima kasih kepada Bamus DPR RI, karena menurutnya, DPRD Kota Cilegon telah mendapatkan banyak ilmu yang dapat diterapkan khusussnya terkait tupoksi Bamus DPR. (hnm/sf)