Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga

15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (tengah) saat rapat dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Foto : Naifuroji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang ia tinjau, warga terkesan tidak pernah diberi penyuluhan menghadapi bencana banjir. Hal itu dikemukakan Ace saat rapat dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

 

“Ketika kunjungan dengan Pak Menteri Sosial meninjau banjir di Jakarta, saya kecewa pak. Karena justru daerah yang kita kunjungi, yang setiap tahun banjir, tetapi mereka tidak memiliki edukasi tentang kebencanaan yang kuat. Manajemen kebencanaannya itu menurut saya sangat mengerikan,” jelas Ace.

 

“Bisa dibayangkan kita naik perahu, tapi disitu yang dilantai dua masih banyak warga yang masih bertahan. Saya baca juga, Pak Kepala BNPB memohon-mohon warga untuk mau dievakuasi. Itu artinya bahwa memang edukasi soal kebencanaan ini sekalipun di daerah yang selama ini menjadi titik bencana yang setiap hujan curah tinggi, itu sama sekali tidak memiliki manajemen kebencanaan seperti kita harapkan. Edukasi kebencanaan kita sangat-sangat mengkhawatirkan,” papar politikus Partai Golkar ini.

 

Minimnya edukasi saat menghadapi bencana menjadi perhatian tersendiri bagi Ace. Ia sangat prihatin terhadap korban banjir yang seolah tidak tertangani. Dia mengungkapkan keprihatinannya ketika para pengungsi tinggal di emperan dan berceceran dimana-mana. Dia mempertanyakan siapa yang paling bertanggungjawab BPBD atau Dinas Sosial.

 

"Saya tidak tahu apakah kita relevan untuk menyalahkan BPBD atau menyalahkan Dinas Sosial. Tetapi yang jelas memang kita tidak memiliki manajemen kebencanaan yang betul-betul memiliki protap yang jelas," ujar politisi dapil Jawa Barat II itu.

 

Ace mencontohkan kawasan Kampung Pulo yang setiap tahun selalu terkena banjir. “Apakah ada jalur khusus untuk jalan evakuasi? Tidak ada, Pak. Semua dibiarkan untuk tidur di emperan toko. Dan bahkan ada dari mereka bertahan di rumah di lantai dua. Gimana kalau terjadi hujan lebih lebat lagi. Pasti akan terendam juga,” kata Ace.

 

Oleh karena itu, Ace mendesak agar pemerintah melakukan pendidikan penanggulangan bencana berbasis kelompok agar masyarakat memiliki wawasan manajemen kebencanaan. “Ini perlu ada satu program yang betul-betul masif terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak menteri soal disaster community. Apakah ini menjadi domain dari Kemensos atau domain dari BNPB,” ungkap Ace. (eko/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...