Harga Gas Tinggi, Sistem Hulu Hingga Hilir Perlu Dijaga Bersama

08-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menilai jika ada yang mengatakan mahalnya harga gas karena adanya permainan mafia perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Meski demikian, ia sendiri pun beberapa kali pernah menanyakan hal tersebut baik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. PGN, maupun saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Petrokimia Gresik, belum lama ini.

 

“Saya pribadi berkali-kali sudah menanyakan tentang mahalnya harga gas tersebut. Ada beberapa factor yang mempengaruhi harga gas, yakni wellhead price, transmition price dan distribution price,” jelas politisi Partai Golkar ini melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (8/1/2020).

 

Dari ketiga faktor tersebut, menurut Dyah Roro, yang membuat harga gas membengkak biasanya berada di fase transmition. Dimana dalam fase ini, pasokan gas harus melalui beberapa alat transportasi untuk sampai di titik distribusi ke end user atau consumer (pelanggan), seperti pipa-pipa dan lain sebagainya, Ongkos transportasi itulah yang menurutnya membuat harga gas mahal.

 

Oleh karenanya, tambah legislator dapil Jawa Timur X ini, yang perlu dijaga bersama adalah sistem yang ditempuh dari hulu hingga hilir. Ia menilai di sinilah peran DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI diperlukan, yakni ikut mengawasi proses tersebut. Sehingga proses tersebut berjalan lancar, hingga pada akhirnya harga gas pun stabil atau tidak mahal.

 

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat kesal dengan mahalnya gas Industri. Padahal dirinya sudah sering memerintahkan Menteri terkait untuk membuat harga gas lebih terjangkau bagi pelaku industri. Menurutnya, gas merupakan modal pembangunan industri nasional.

 

Jadi seharusnya harganya tidak terlalu mahal agar industri dalam negeri bisa bersaing. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memanggil jajaran Menteri terkait untuk menggelar ratas (rapat terbatas) terkait ketersedian dan keterjangkauan harga gas dalam negeri. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...