Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto : Nadia/mr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menekankan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) agar tidak mengeluarkan paspor bagi travel (agen perjalanan) yang memiliki track record tidak jelas. Hal ini semata agar masyarakat tidak lagi merasakan dirugikan dalam pengelolaan paspor, utamanya paspor umroh yang banyak diurus di Banjarmasin.

“Paspor di sini kan sederhana saja, yaitu umroh dan kepastian travelnya, dan tentunya harus ada filter terhadap travel sebelum paspor itu dikeluarkan. Jangan sampai paspor kita keluarkan, ternyata travelnya tipu-tipu. Pemerintah perlu hadir dalam hal perizinan paspor yang tentunya travel-travel umroh dan macam macam seperti itu tidak merugikan masyarakat,” tuturnya usai memimpin peninjauan lapangan ke Kantor Imigrasi Kelas I di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (19/12/2019).

Perihal pungutan liar (pungli) kerap kali terjadi pada pelayanan paspor, Desmond mengatakan bahwa yang harus dipahami dari pungli adalah sifatnya yang personal. Jadi agak susah jika harus mengkritisi hal yang sifatnya personal. Tentunya, terus dilakukannya perbaikan sistem dan peningkatan kepercayaan publik, secara otomatis pungli tersebut akan hilang.

“Tapi kalau sistemnya itu jelek, biasanya ada ruang  untuk pungli. Namun kalau sistemnya baik dan terkontrol dan terawasi dengan dengan sendirinya pungli juga akan hilang. Jadi ini itu bicara tentang sistem yang baik dan tidak berdampak buruk kepada pelayanan publik akibat dari pungli pungli yang tidak kita harapkan itu,” tegasnya.

Di samping itu, Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang dinilai sudah terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan secara optimal dan masyarakat pun puas dalam menerima layanan.

Dan jika bicara soal pembenahan, Marinus mengatakan bahwa memang masih adanya kekurangan, ke depan, ia berharap agar terus ditingkatkan. “Karena kita mau lebih sempurna, apalagi di era digital,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

“Ada beberapa yang saya tanyakan kepada Kanwil Imigrasi terkait  WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). WBK itu indikatornya apa. Karena jangan hanya sertifikatnya saja yang ada, tapi prilakunya tidak. Nah ini yang terus kita dorong supaya imigrasi membenahi diri. Secara umum, Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Marinus juga mengakui, sistem pelayanan paspor di Banjarmasin sangat baik sekali, terlebih karena mampu meminimalisir calo. Hal itu terbukti ketika secara teknis masyarakat yang ingin membuat paspor sudah diharuskan memfotokan wajah mereka sendiri. Tahapan pembuatan paspor bila dilalui dan tidak terdapat permasalahan, dapat diselesaikan dengan durasi kurang lebih 5 menit. (ndy/es)