Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa. Foto : Arief/mr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengungkapkan kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum aparat keamanan dalam menerapkan pola-pola penanganan keamanan saat aksi unjuk rasa akan menjadi catatan penting bagi Komisi III DPR RI. Menyikapi hal itu, ia menekankan diperlukan catatan yang lebih detail dan konkret terkait berbagai kasus kekerasan yang diduga melanggar HAM dan melibatkan aparat keamanan agar dapat ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR RI secara maksimal.

“Dari sekian pelanggaran HAM dan kekerasan, tentunya Amnesti Internasional punya catatan-catatan, misalnya dalam kasus demo, ini demo apa sebenarnya. Agar kami Anggota Dewan pada saat merumuskan peraturan perundang-undangan lebih paham, misalnya demo terhadap Pemerintah. Dalam konteks apa, protes rakyat yang berdampak kekerasan,” katanya saat menerima perwakilan Amnesti Internasional Indonesia, KontraS, PP Muhammadiyah serta keluarga mahasiswa korban tewas Yusuf Kardawi dan La Randi saat aksi unjuk rasa Kendari, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penuntasan penanganan kasus pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab negara. Sehingga sudah seharusnya negara berkewajiban untuk mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa berbagai aduan yang berkaitan tentang penuntasan kasus  pelanggaran HAM utamanya kasus yang melibatkan aparat akan menjadi agenda utama yang akan didiskusikan Komisi III DPR RI bersama mitra kerja pada rapat awal tahun 2020, usai masa reses DPR RI.

“Aduan hari ini tentunya berkaitan dengan Kepolisian dan Komnas HAM, tentunya bagi kami merupakan catatan-catatan penting dalam rangka hari HAM. Pada rapat awal tahun nanti, hal ini merupakan agenda utama,” komitmen legislator dapil Banten II itu. Di sisi lain, berkaitan dengan peringatan hari HAM Internasional yang jatuh setiap 10 Desember, Desmond berharap agar dimasa depan, Indonesia dapat segera menuntaskan berbagai kasus kekerasan yang melanggar HAM serta menjadi Indonesia yang  lebih damai, lebih terukur agar rakyat tidak menjadi terbebani dengan persoalan-persoalan pelik yang sudah terjadi. (srw/sf)