Jelang Nataru, Pemerintah Harus Benahi Infrastruktur dan Transportasi

09-12-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu. Foto : Ica/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan, Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus secara serius membenahi infrastruktur dan transportasi, terutama menjelang jelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru). Bob mengungkapkan, Komisi V DPR RI berharap agar seluruh stakeholders bekerjasama dalam persiapan infrastruktur dan transportasi, karena seluruhnya memiliki keterkaitan.

 

“Pelindo harus sudah mulai menetapkan deadline bagi kapal-kapal untuk mengangkut barang, agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan bersama Direktur Lalu Lintas Polda juga harus saling berkoordinasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan,” papar Bob saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/12/2019).

 

Selain itu, Bob menjelaskan juga perlu persiapan dari PT. KAI untuk  menambah armada, mengingat adanya potensi jumlah masyarakat yang membludak. Tidak hanya melihat dari sisi transportasi, Bob juga mencermati dari sisi infrastruktur. "Seperti yang kita lihat, masih banyak proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang masih dilakukan di lapangan. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, agar pengerjaan proyek di lapangan tersebut jangan sampai menganggu kondisi jalan jelang Natal dan tahun baru ini. Harus ada deadline waktu yang dikejar," ungkap Bob.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mencermati beberapa hal yang masih perlu dibenahi oleh Pemerintah, seperti masalah pemeriksaan tiket. "Masalah pemeriksaan tiket saja sudah antri luar biasa, padahal jumlah penumpang belum terlalu membludak. Pemerintah, dalam hal ini PT. Angkasa Pura, harus memperbaiki dari hal-hal kecil juga. Kalau yang lain kita lihat sudah cukup baik," jelas Bob.

 

Bob juga menyoroti harga tiket transportasi yang dinilai masih kurang efisien. "Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumut, biaya tiket bisa lebih murah dari Medan ke Malaysia baru kemudian ke Jakarta, dibandingkan dengan harga tiket dari Medan langsung ke Jakarta. Di sini perlu menjadi catatan penting bagi Kemenhub. Memang yang menjadi permasalahan utama adalah biaya avtur, namun kami berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan," ungkap Bob.

 

Menurut Bob, keinginan masyarakat adalah untuk mendapatkan transportasi yang nyaman. Di samping itu, harga tiket juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri. "Kemenhub harus meningkatkan pengawasan terhadap maskapai-maskapai yang ada saat ini. Jangan sampai sudah mau mendekati hari-hari besar, harga tiket naik terlalu tinggi. Selain itu, jumlah tiket di tiap agen pembelian juga harus diperhatikan. Terkadang jika kita membeli dari online masih ada, tetapi ketika ingin langsung beli di bandara sudah habis,” urainya.

 

Politisi dapil Sumatera Utara III ini meminta agar hal ini perlu menjadi perhatian penting Kemenhub, karena tidak seluruh masyarakat Indonesia paham dengan pembelian tiket online. Terakhir, Bob mengimbau agar masyarakat yang akan melakukan perjalanan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas, agar keselamatan dan kenyamanan dapat selalu terjaga. (ica/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...