Pembangunan Asrama Haji Harus Utamakan Maslahat
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto : Alfi/mr
Perdebatan menahun mengenai rencana pembangunan asrama haji di Provinsi Jawa Barat antara Pemda Kertajati, Majalengka dengan Indramayu, dinilai Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, tidak berorientasi pada rakyat melainkan pada pengusaha.
“Pembangunan asrama itu dekatkanlah dengan rakyat, karena ujung rasional dari suatu pembangunan adalah kemaslahatan rakyat. Saya tidak mau melihat Indramayu atau Kertajati, tapi saya mau melihat kemaslahatanya bagi calon jamaah terutama lansia,” kata Ali saat kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jumat lalu (6/11/2019).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VIII Nurhasan Zaidi, yang mengatakan bahwa pembangunan asrama harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, pemerintah setempat tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan lokasi asrama yang akan dibangun.
“Untuk penetapan asrama ini juga jangan tergesa-gesa. Ini mau di Indramayu atau Majalengka. Sekarang kalau kita lihat, maslahat bagi masyarakat sekitar seperti apa, jangan sampai mangkrak lagi. Sekarang saja Bandara Kertajadi harus bersabar sampai tol Cisumdawu selesai,” ungkap legislator dapil Jawa Barat IX tersebut.
Sebelumnya, pembangunan asrama haji yang didesak untuk dibuat dekat dengan Bandara Kertajati, Majalengka, dimana pemerintah pusat tengah mempersiapakan bandara tersebut sebagai embarkasi haji 2020. Namun, saat proses lelang lokasi, hanya Pemkab Indramayu yang menawarkan tanah hibah. Sementara Pemkab Majalengka mengajukan pembelian.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengatakan jika pembangunan akan dilaksanakan di Indramayu, maka pemda setempat perlu membuat akses tol yang mendukung. Ini upaya agar para jamaah haji bisa mendapatkan pelayanan terbaik dalam menjalankan rukun Islam yang ke-5.
“Pemda Indramayu harus segera membuat akses tol menuju ke Indramayu, kalau memang ingin didirikan embarkasi haji di Kab. Indramayu agar tidak mempersulit jamaah haji dari wilayah Jawa Tengah yang dilimpahkan ke Bandara Kertajati,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Mantan Plt. Bupari Cirebon ini juga berargumen bahwa calon jemaah haji memerlukan adanya ketenangan dalam mempersiapkan keberangkatannya. Menurutnya, jika asrama haji berada pada wilayah yang jaraknya hanya 1 km dari Bandara Kertajati, tidak akan mendukung persiapan keberangkatan calon jamaah tersebut. (alw/es)