Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/rni

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, menyoroti alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, namun belum tepat sasaran. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi dana PMN untuk Perum Bulog baru mencapai Rp 10 miliar dari total Rp 2 triliun yang dikucurkan.

“Saya ingin kita sama-sama menyoroti program-program PMN yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, apakah sudah tepat atau belum. Terkait Program Kedaulatan Pangan yang ditujukan untuk PT. Pertani dan PT. Bulog misalnya, itu serapannya rendah sekali,” ungkap Anis dalam raker yang membahas Evaluasi dan Rencana PMN 2019, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2019).

Di sisi lain, politisi PKS ini menyampaikan temuannya bahwa pada akhir November lalu, Bulog mengatakan akan memusnahkan 20.000 ton beras karena kualitasnya menurun yang disebabkan penyimpanan yang lebih dari setahun. Dalam kondisi cadangan beras melimpah, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai 1,03 miliar dollar AS sepanjang tahun 2018.

“Cadangan beras pemerintah ini tidak bisa diekspor, karena harga yang ditawarkan akan lebih tinggi dari pada harga luar negeri. Di luar negeri harga beras 6.200 per kg, kita tawarkan 8.000 per kg. Akhirnya stok beras itu membusuk, sampai di Bulog dibuang-buang, sementara PMN untuk Bulog terus mengucur. Dimana efektifitasnya? Semestinya suntikan dana tersebut dapat menurunkan beras di pasar. Namun nyatanya, beras di pasaran harganya tinggi,” kritisi Anis.

Terkait dengan penambahan dana PMN dari tahun 2015 hingga 2018 yang mencapai nilai sebesar 130,3 triliun, Anis menilai peningkatan dana PMN tidak diiringi dengan kinerja yang baik dari BUMN sendiri. Dilihat dari paparan Menkeu, laba BUMN tidak sesignifikan seperti suntikan dananya. “Kita tidak bisa mengatakan proyek BUMN berbeda dengan proyek Pemerintah, karena pada hakekatnya ketika BUMN labanya menurun, akan mengurangi pajak dan dividen kepada pemerintah sehingga penerimaan pemerintah juga menurun,” pungkasnya. (alw/sf)