Indonesia Bukan Sekedar Pangsa Pasar Australia

19-11-2019 / KOMISI VI

 

Melanjutkan hasil penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA),  Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri Perdagangan membahas rencana pengesahan kerja sama kemitraan tersebut di DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah jeli terhadap isi kesepakatannya dan tidak membuat Indonesia hanya menjadi pangsa pasar bagi Australia.

 

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pernyataan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Secara keseluruhan, Evita mengaku mendukung pengesahan ratifikasi itu dan berharap banyak manfaat yang diambil Indonesia.

 

“Perhatian teman-teman Anggota Dewan adalah jangan sampai kita jadi pangsa pasarnya mereka saja. Ini kita dukung, tapi harus ada kewaspadaan dan hal yang harus kita jaga, supaya ini tidak terjadi. Harus benar-benar dirumuskan sebenarnya yang menjadi potensi dan keuntungan maksimal kita akan seperti apa. Jangan sampai perjanjian ini justru semakin memperdalam defisit neraca perdagangan kita dengan Australia,” ujar Evita.

 

Apabila disahkannya Ratifikasi IA-CEPA oleh DPR RI ini tentunya akan memangkas bea impor sebesar 94 persen untuk produk asal Negeri Kanguru yang masuk ke RI dan sebaliknya 100 persen bea impor produk RI yang masuk ke Australia juga dihapus. Evita meminta Mendag agar menyiapkan strategi supaya Australia tidak mengurangi investasinya. Ia menilai perlu kajian mendalam serta koordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri.

 

“Kita tahu Wamenlu diberikan tugas tambahan oleh Presiden untuk yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Jadi koordinasi ini tolong dilakukan dengan Wamenlu. Juga saya melihat perlu ada nanti evaluasi dari perjanjian multilateral seperti ini. Karena multilateral tidak seefektif perjanjian bilateral. Jadi harus diperkuat di perjanjian bilateral yang ada,” tukas politisi dapil Jawa Tengah III tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...