Sukseskan Lima Prioritas, Komisi V Dorong BASARNAS-BMKG-BPWS Tingkatkan Sinergi

19-11-2019 / KOMISI V

 

 

Komisi V DPR RI mendorong Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk bersinergi, menjalin kerja sama dan koordinasi dalam mewujudkan lima agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun, kelima agenda tersebut yaitu pembangunan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi dan transformasi ekonomi.

 

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala BASARNAS, dan Kepala BPWS membahas penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran K/L TA 2019 dan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

“Harus diperhatikan implementasi yang sulit. Diucapkan dalam koordinasi kerja sama antara sektor, tetapi saat implementasi ego antarsektor masih terbawa. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kerja sama dan koordinasi itu menjadi titik tekan kepada kita semua dalam periode 2019-2024,” tegas Syarif.

 

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengimbau BMKG, BASARNAS dan BPWS dalam melakukan kunjungan daerah untuk berkoordinasi kepada DPR RI.” Jadi, kalau Bapak Ibu melakukan tugas ke daerah-daerah koordinasi ke DPR yang nanti sesuai dengan dapilnya, agar hubungan dan komunikasi tetap terjaga,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I.

 

Syarif ini mengungkapkan, imbauan tersebut dilontarkan sebagai salah satu tugas fungsinya selaku Anggota Dewan. Mengingat, kondisi negara Indonesia yang rawan bencana. “Ini pesan konstitusi, BMKG dan BASARNAS harus berhubungan erat dalam menjalankan tugas ke depan. Terlebih, kita ketahui bersama wilayah kita telah menjadi rawan bencana. Tentu, ke depan dengan kekurangan-kekurangan ini kita ingin lebih baik dan perbaiki dari periode yang lalu secara bersama-sama,” pungkas Syarif. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...