Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Foto : Tasya/mr

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan kepastian berinvestasi, khususnya dengan adanya aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel). Desmond meminta agar penegakan hukum tersebut jangan sampai mempersulit masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang timah.

Politisi F-Gerindra ini menyarankan adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum dan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur hubungan kemitraan antara perusahaan tambang dengan rakyat, agar rakyat yang bermitra dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa melanggar hukum.

Hal ini disampaikan Desmond usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Babel, Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, dan Direktur Utama PT. Timah di Mapolda Babel, Jumat (15/11/2019). Menurutnya, jangan sampai penegakan hukum malah membuat masyarakat menjadi susah karena kehilangan mata pencahariannya dari aktivitas pertambangan.

“Nah bagaimana mengkomunikasikan, ya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Kemitraan antara rakyat dengan perusahaan-perusahaan timah, dalam hal ini misalnya PT. Timah. Inikan belum terkomunikasi dengan baik dan yang jadi soal adalah wilayah-wilayah hutan lindung dan macam macam ini kan perlu ditegakkan,” terang Desmond.

Lebih lanjut, Desmond meminta agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya di Provinsi Babel untuk bekerja sama dalam melindungi PT. Timah yang merupakan salah satu aset negara. Ia meminta tindakan tegas dari aparat apabila ada oknum yang sudah bermitra dengan PT. Timah, namun menjual hasil tambangnya kepada swasta.

“Ini harus ditegakkan hukumnya. Nah ini yang kami imbau kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar hal-hal seperti ini harus ditegakkan agar kepastian berinvestasi PT. Timah dan kepastian berinvestasi swasta di daerah ini terlindungi dengan hukum. Inilah yang harus kita dialogkan,” tegas Desmond.

Penegakan hukum itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat saja. Jika diketahui ada pihak perusahaan menerima hasil tambang ilegal, Desmond juga mendesak adanya penegakan hukum terhadap perusahaan dengan memastikan terlebih dahulu asal-usul dari tindakan ilegal tersebut. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan negara tetangga yang tidak memiliki tambang timah namun bisa menjadi negara pengekspor timah. Menurutnya, penegakkan hukum yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab masih maraknya transaksi timah ilegal.

“Yang jadi soal hari ini, Thailand dan Malaysia sumber timahnya enggak jelas kok mereka bisa ekspor? Berarti penegakan hukum di wilayah sumber timahnya itu tidak beres. Berarti ada backing mem-backing-i dan ada saling ambil keuntungan atas penegakan hukum. Berarti kurangnya apa? Bisa enggak Thailand ekspor lagi atau Malaysia bisa enggak maksimal ekspornya padahal mereka tidak punya tambang, kan di situ kuncinya. Maka penegakan hukum sangat penting,” tegas politisi dapil Banten II ini.

Oleh sebab itu, Desmond berharap pada kunjungan kali ini dapat menjadi masukan untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal di Babel. Menurutnya, kontribusi PT. Timah yang merupakan salah satu BUMN bisa lebih ditingkatkan jika seluruh pihak di Babel bekerja sama untuk memberantas ilegal mining. Mengenai aparat yang menjadi pihak pelindung para oknum penambang ilegal, Desmond mengatakan hal ini akan menjadi salah satu pembahasan di tingkat nasional bersama para mitra Komisi III DPR RI. (nap/sf)