Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono. Foto : Runi/mr

Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk melakukan kajian, sinkronisasi dan penyederhanaan serta menyiapkan usulan omnibus law terhadap seluruh undang-undang (UU) yang dianggap perlu pada bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono kepada Parlementaria usai memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan BK DPR RI di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

“Tadi Kami, Komisi IV bersama BK DPR RI membicarakan tentang usulan RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan RUU yang akan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2020 di bidang yang menjadi domain Komisi IV DPR RI seperti pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan. Dalam pembicaraan tersebut juga terungkap tentang rencana pemerintah menerapkan omnibus law terhadap beberapa RUU,” ungkapnya.

Saat ini masih terus dilakukan pendalaman, inventarisir, juga mensinkronkan mana UU yang perlu digabungkan, dan mana yang harus dicabut. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap kelaknya UU yang dihasilkan memang sangat urgent, tepat sasaran dan bermanfaat untuk melindungi sekaligus menyejahterakan masyarakat luas termasuk petani dan nelayan yang notabene bersentuhan dengan bidang kerja Komisi IV DPR RI.

Sementara itu Kepala Pusat Perancangan Undang-undang BK DPR RI, Inosentius samsul menjelaskan sejatinya ada 4 RUU Prioritas yang menjadi usulan BK DPR dalam Prolegnas 2020-2024 mendatang. Yaitu RUU Kehutanan, RUU Perikanan, RUU Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun, pihaknya juga mendapat pesan agar pembuatan UU ini berpedoman pada penyusunan Naskah Akademik (NA) yang baik. Apalagi, saat ini ketika bicara omnibus law  maka kuncinya ada pada riset dan kajian. “Jangan sampai kita menggabungkan atau meniadakan undang-undang yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.

BK DPR RI, lanjutnya, siap mem-back up agar tetap fokus pada kajian, analisis dan sebagainya dalam menentukan mana UU yang masih relevan dan yang tidak, guna menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

“Oleh karena itu, maka akan diperkuat dalam penyusunan pedoman Naskah Akademik yang sudah kita siapkan. Bahkan Kami juga sudah menyiapkan aplikasi partisipasi publik secara online, karena masalah partisipasi publik ini juga bisa menjadi satu alasan mengajukan judicial review,” ujar sensi, begitu Inosentius biasa disapa.  (ayu/es)