Pekerja PRT di Luar Negeri Perlu Dikonsentrasikan Satu Rumah

12-11-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi. Foto : Jaka/mr

 

Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri diusulkan untuk dikonsentrasikan dalam satu rumah agar memudahkan pengawasan. Selama ini sulit mengawasi para PRT di setiap rumah majikannya, apalagi mereka bekerja hampir 24 jam.

 

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi (F-PAN) mengatakan, tempat kerja yang tertutup bagi PRT menyulitkan pengawasan bagi BNP2TKI, apakah ada kekerasan atau tidak dan berapa jam mereka bekerja. Para PRT harus dilindungi betul dari bahaya ancaman kekerasan para majikan.

 

“Saya mengusulkan supaya para pembantu rumah tangga itu dikonsentrasikan saja dalam satu rumah, karena selama ini kita sulit mengawasi mereka. Jam kerja PRT juga harus dibatasi jangan sampai mereka bekerja 24 jam,” seru Kahfi dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Plt. Kepala BNP2TKI beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 

Sementara itu, Plt. Kepala BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak di hadapan Komisi IX DPR RI menyampaikan, sudah mengurangi pengiriman PRT ke luar negeri, sehingga angka kasus kekerasan berkurang signifikan. Saat yang sama Tatang juga menyampaikan sekali lagi bahwa nama BNP2TKI segera diganti menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Perubahan nama ini, katanya, tinggal menunggu Keppres dari Presiden Joko Widodo. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...