Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Hendra/mr

Pupuk bersubsidi mengalami masalah distribusi. Persoalannya bermula dari blokir distribusi pupuk bersubsidi di beberapa wilayah di Indoneseia. PT. Pupuk Indonesia yang ditugasi mendistribusikan pupuk, ternyata tata kelola distribusinya amburadul, sehingga menuai protes di kalangan petani.

Demikian diungkap Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (11/11/2019). Alih-alih menekan kekurangan pupuk jelang musim tanam tahun ini, yang terjadi malah sebaliknya. Pupuk subsidi masih langka di beberapa wilayah. Petani pun kesulitan mengakses pupuk subsidi untuk memulai musim tanam.

“Saya masih mendapat banyak keluhan dari para petani di dapil saya, Subosukawonosraten atau Solo Raya yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Keluhan yang paling intens adalah masalah pupuk bersubsidi. Pemerintah masih kacau dalam pengelolaan pupuk bersubsidi ini,” terang politisi PKS ini.

Ia mengatakan, meski pemerintah telah menggelontorkan  6.026.667 ton pupuk bersubsidi hingga 11 September 2019, setara 68 persen dari alokasi penyaluran pupuk subsidi 2019 sebesar 8,8 juta ton, namun para petani tetap kecewa. Mereka mengeluh dengan pendataan kelompok penerima.

Ternyata, hanya para petani yang dekat dengan pemerintah saja yang mendapat pupuk subsidi dengan mudah. “Semoga sampai akhir tahun ini, pemerintah mampu membereskan permasalahan pupuk bersubsidi. Keluhan-keluhan yang masih dirasakan banyak petani di daerah dapat, harus segera diredam dalam waktu cepat,” harap legislator dapil Jateng IV itu. (mh/sf)